GAZA (Arrahmah.id) - Ratusan prajurit karier 'Israel', termasuk para perwira senior, telah mengajukan permohonan pensiun dini, memperparah krisis sumber daya manusia di tubuh militer saat Angkatan Darat 'Israel' menghadapi kekurangan personel di tengah serangan genosida yang masih berlangsung di Jalur Gaza, demikian diberitakan media 'Israel' pada Rabu (19/11/2025).
Harian Yedioth Ahronoth, dikutip kantor berita Anadolu, melaporkan bahwa perwakilan dari Administrasi Personel Angkatan Darat mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset bahwa sekitar 600 prajurit karier, termasuk perwira tinggi dan bintara profesional, telah meminta untuk “mengundurkan diri” lebih awal.
“ Ada yang masa pensiunnya terpaksa kami tunda selama perang di Gaza karena kebutuhan, semata-mata karena tidak ada penggantinya,” kata seorang pejabat militer kepada para anggota komite.
Pejabat tersebut juga menyebutkan bahwa 85 persen prajurit karier pensiun pada pangkat letnan kolonel atau di bawahnya.
Bar Kalifa, pejabat Angkatan Darat 'Israel' yang hadir dalam pertemuan itu, mengaitkan krisis ini dengan keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang membatalkan tambahan pensiun bagi perwira karier. Ia juga menyoroti “masalah lebih besar terkait kekurangan personel IDF di tengah pengecualian wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi)” pada saat pasukan “memulai manuver di Gaza City”.
Menurutnya, militer membutuhkan tambahan 12.000 prajurit.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa pada 8 Agustus, Kabinet Keamanan 'Israel' telah menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk secara bertahap menduduki kembali Jalur Gaza, dimulai dari Gaza City, sebelum rencana itu akhirnya dibatalkan setelah gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober.
Kalifa menambahkan bahwa pimpinan Haredi “meningkatkan retorikanya, dan protes mereka menguras sumber daya baik bagi tentara maupun kepolisian”. Ia juga memperingatkan peningkatan kasus penghindaran wajib militer.
“Kini ada lebih dari 17.000 penghindar wajib militer. Menghindari draft sudah menjadi hal yang normal,” katanya. “Ada barisan pengacara yang membantu mendapatkan pengecualian secara curang.”
Kaum Haredi, yang mencakup sekitar 13 persen dari populasi 'Israel' yang berjumlah 10 juta jiwa, mengklaim wajib militer mengancam identitas dan struktur komunitas mereka karena mereka mendedikasikan hidup untuk studi Taurat. Banyak rabbi berpengaruh menyerukan agar para pengikutnya menolak draft dan bahkan “merobek surat panggilan”.
Selama puluhan tahun, sebagian besar laki-laki ultra-Ortodoks menghindari dinas militer melalui penundaan berulang untuk studi agama hingga mencapai usia bebas draft, yang saat ini ditetapkan pada 26 tahun.
Para anggota oposisi menuduh Netanyahu berupaya mendorong legislasi untuk membebaskan Haredi secara permanen dari wajib militer demi memenuhi tuntutan partai-partai ultra-Ortodoks Shas dan United Torah Judaism, yang sempat keluar dari koalisi namun diperkirakan akan kembali bergabung setelah undang-undang tersebut disahkan. (zarahamala/arrahmah.id)