Tuntutan Kenaikan Upah, di Tengah Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

Oleh:

|

Kategori:

Foto ilustrasi. (Foto: Koran Sindo/Wawan Bastian)

Oleh: Ummi Nissa

Penulis dan Member Komunitas Rindu Surga

Di saat harga-harga kebutuhan pokok terus melejit, rakyat pun kian menjerit. Buntut dari kenaikan BBM beberapa waktu lalu, berimbas pada tingginya harga-harga sembako, meningkatnya biaya sewa rumah, mahalnya biaya transportasi, dan sejumlah kebutuhan lainnya pun turut merangkak naik. Selain itu beberapa ruas jalan tol pun disinyalir akan ada penyesuaian tarif.

Sebagaimana dilansir oleh liputan6.com (5/10/2022), Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit, menyampaikan beberapa ruas jalan tol bakal ada penyesuaian pada Jumat, 7 Oktober 2022. Menurutnya, Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) tengah memproses sejumlah usulan penyesuaian tarif dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Meski ia tidak menyebut secara rinci mana saja ruas yang terkena kenaikan tarif, tapi sebelumnya ia pernah mengabarkan setidaknya ada 30 ruas jalan tol akan ada penyesuaian tarif.

Jika kenaikan tarif tol ini benar terjadi di bulan ini, sungguh disayangkan. Mengingat saat ini masuk musim penghujan, biasanya tol sering tidak berfungsi karena adanya banjir. Terlebih dampak dari kenaikan tarif tol juga akan memengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok. Sebab untuk angkutan yang membawa barang produksi, tentu adanya kenaikan biaya transportasi akan dibebankan kepada biaya produksi. Hal ini pada akhirnya akan  menaikan harga barang. Kondisi ini sejatinya merugikan rakyat, sebaliknya hanya menguntungkan badan usaha sebagai pemilik dan pengelola jalan tol.

Rakyat Menuntut Kesejahteraan

Kesejahteraan tentu menjadi harapan seluruh masyarakat. Namun dalam kondisi ekonomi yang serba sulit seperti saat ini, rakyat pesimis dapat tetap hidup layak. Meski pemerintah mengucurkan bantuan baik tunai ataupun berupa sembako, tetapi hal tersebut diberikan hanya sementara waktu saja, untuk meredam gejolak masyarakat. Selain itu, bantuan pun kerap kurang tepat sasaran dan tidak merata. Sebab pada kenyataannya tidak semua rakyat mendapatkan bantuan dari negara.

Oleh karenanya wajar jika terjadi berbagai aksi masa yang menuntut kesejahteraan hidup dengan menolak kenaikan harga BBM dan menuntut kenaikan upah. Seperti apa yang dilakukan buruh pada 12 Oktober 2022. Mereka menggelar aksi demonstrasi serempak di 34 provinsi. Dalam aksinya ada 6 tuntutan yang disampaikan, di antaranya kenaikan upah 13% dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (detik.com, 9/10/2022)

Meski aksi unjuk rasa sesungguhnya tak pernah mengubah kebijakan yang ada, tapi setidaknya hal tersebut adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh rakyat untuk menyuarakan aspirasinya dalam sistem pemerintahan saat ini.

Sekalipun aksi digelar besar-besaran dengan harapan agar pemerintah mau mengubah arah kebijakan, tapi tampaknya masyarakat mesti berbesar hati. Sebab kenyataannya, beragam regulasi yang ada cenderung berpihak kepada pemilik modal yang berkantong tebal. Seperti UU Ciptaker, UU Migas, Kenaikan BBM, penyesuaian tarif jalan tol, dan yang lainnya menjadi bukti  bahwa kebijakan hanya berpihak pada para kapitalis.

Bahkan sejak penguasa negeri ini menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan internasioal IMF, pemerintah harus merealisasikan apa yang telah disepakati melalui MoU (kesepakatan) bersama IMF. Di antaranya mencabut subsidi terhadap masyarakat. Sehingga dapat dirasakan oleh rakyat saat ini subsidi untuk BBM, kesehatan, pendidikan, sedikit demi sedikit dikurangi dari anggaran negara. Tentu yang merasakan beban hidup kian berat adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Sesungguhnya apa yang terjadi dengan negeri ini? Padahal ia memiliki sumber kekayaan melimpah, tapi rakyatnya tidak dapat hidup sejahtera. Apa yang akan terjadi jika kondisi ini  dibiarkan terus berkelanjutan?

Kapitalisme Gagal Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Apa yang dirasakan masyarakat saat ini, berupa beban hidup yang berat, jauh dari kata sejahtera. Semua ini akibat penerapan sistem ekonomi Kapitalisme yang gagal dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Sistem ini melahirkan aturan ekonomi liberal (bebas) yang menjamin kebebasan berekonomi terhadap siapa pun untuk memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya asalkan punya modal. Sehingga yang terjadi yang kaya semakin bertambah kekayaannya, sementara rakyat kecil semakin terjepit.

Selain itu sistem demokrasi semakin mengokohkan keberadaan para kapitalis. Suara mereka dapat memengaruhi arah kebijakan negara atas nama suara rakyat. Sehingga kita dapat melihat kenapa tuntutan masyarakat melalui berbagai aksi masa kurang diperhitungkan oleh penguasa. Sebab kenyataannya suara rakyat lebih dikendalikan para pemilik modal. Akibatnya kebijakan yang ada lebih berpihak pada para kapitalis.

Dalam sistem Kapitalisme, negara berperan sebagai regulator yang mengatur kebijakan sesuai kepentingan para  pemilik modal. Sementara kepentingan rakyat kerap diabaikan. Sehingga rakyat harus berjuang memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri tanpa jaminan dari negara. Kalau pun ada bantuan hanya sebagai tambal sulam terhadap kelemahan negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Oleh sebab itu sistem ekonomi Kapitalis sekuler tidak layak dipertahankan. Mengingat telah menyengsarakan rakyat terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga rakyat membutuhkan sistem hidup yang dapat menjamin kesejahteraan yang berkeadilan.

Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia berdasarkan tuntunan syariat. Kesejahteraan hanya akan berjalan seiring penerapan sistem aturan Islam tersebut.

Penguasa dalam aturan Islam, berperan sebagai pelayan dan penjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Mulai dari kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sampai keamanan merupakan hak rakyat untuk mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus), ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang di pimpinnya” (HR. Bukhari)

Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh rakyatnya secara adil dan merata, tanpa pilih kasih. Negara akan mengeluarkan setiap kebijakan dengan mengutamakan kemaslahatan umat berdasarkan ketentuan syariat.

Adapun cara pemenuhan kebutuhan pokok dapat dilakukan dengan mekanisme langsung dan tidak langsung. Untuk mekanisme langsung diberikan dalam pelayanan jasa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Negara wajib memberi pelayanan secara gratis juga harus menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi kelangsungan pelayanan secara optimal.

Sementara mekanisme tidak langsung berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja yang luas, pemberian sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut seperti pemberian modal, mengatur tata kepemilikan harta sesuai syariat. Sehingga menjadikan suasana kondusif dan pada gilirannya menghasilkan harga pangan murah dan rumah terjangkau.

Terkait dengan pendanaan yang digunakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat dapat diambil dari kas baitulmal. Salah satunya dari pos keuntungan pengelolaan sumber kekayaan milik umum. Sehingga semua sumber daya alam yang merupakan milik umum hanya dikelola oleh negara.

Di samping menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, negara juga akan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Semua rakyat diberi jalan untuk dapat memperoleh dan mengembangkan kekayaan sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga rakyat dapat merasakan kehidupan yang sejahtera.

Walhasil tuntutan kenaikan upah dalam kondisi saat ini, menunjukkan rakyat belum mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu harus ada perubahan sistem agar rakyat dapat merasakan kehidupan yang sejahtera. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan dan ketundukan pada tata aturan-Nya yang kaffah. Sehingga Sang Pencipta rida kepada hambanya. Pada Akhirnya menjadikan kehidupan makmur dan penuh berkah.

Wallahu a’lam bis shawab.