JAKARTA (Arrahmah.id) - Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan permohonan maaf terkait video viral di media sosial yang memuat pernyataannya tentang tidak perlunya ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Klarifikasi dan permintaan maaf itu ia sampaikan langsung di Gedung DPR pada Senin (17/11/2025).
“Saya sudah sampaikan di media sosial saya (permintaan maaf). Bahkan semalam kita diskusi sama Ketum Persagi, pemikiran beliau luar biasa. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan,” ujar Cucun.
Sebelumnya, dalam Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung terkait pengawalan program MBG pada Ahad (16/11/2025) di Soreang, Cucun meminta semua elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pengawasan penting dilakukan untuk menghindari permainan pihak-pihak tertentu serta memastikan kualitas makanan bergizi yang diterima anak-anak sekolah.
Salah satu persoalan yang ia soroti adalah kurangnya tenaga ahli gizi di dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Dalam pernyataannya, Cucun sempat mengusulkan penghapusan diksi “ahli gizi” dan menggantinya dengan istilah tenaga yang menangani gizi.
Ia bahkan menyebut kemungkinan melatih lulusan SMA selama tiga bulan untuk mendapatkan sertifikasi BNSP sebagai tenaga pengawas gizi.
“Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan, kasih sertifikasi BNSP,” kata Cucun kala itu.
Cucun menegaskan bahwa program MBG menggunakan anggaran negara (APBN), sehingga DPR berkewajiban mengawasi jalannya program.
Ia mengingatkan bahwa pada pelaksanaannya nanti akan ada audit terhadap para mitra, termasuk KSPPG dan tenaga pengawas gizi.
“Kita sampaikan dan ingatkan semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Jadi fungsi pengawasan ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” tegasnya.
Ia juga mengimbau seluruh SPPG untuk mematuhi aturan terkait pengelolaan dapur, penyajian makanan, hingga standar kualitas yang diwajibkan.
Cucun berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan melaporkan jika menemukan kejanggalan.
“Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Pelayanannya juga jangan mengganggu hak anak-anak bangsa kita yang Rp 10.000 itu. Kalau terjadi demikian, semua - media, publik, siapapun - berhak mengawasi dan laporkan ke kami,” ucap Cucun.
Permintaan maaf Cucun sekaligus menjadi klarifikasi bahwa ia mendukung keberadaan para profesional, termasuk ahli gizi, dalam menjalankan program MBG, sembari menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan publik.
(ameera/arrahmah.id)