TEPI BARAT (Arrahmah.id) - Sebanyak 14 negara Barat mengecam persetujuan Dewan Keamanan dan Kabinet 'Israel' atas rencana pembangunan 19 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, serta mendesak Tel Aviv untuk membatalkan keputusan tersebut dan menghentikan perluasan permukiman.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh sejumlah negara Barat, di antaranya Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Kanada, dan Spanyol, mereka menyatakan, “Kami menyerukan kepada 'Israel' untuk menarik kembali keputusan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan menghentikan ekspansi permukiman.”
Negara-negara tersebut menegaskan bahwa keputusan 'Israel' yang bersifat sepihak ini merupakan bagian dari eskalasi kebijakan permukiman di Tepi Barat, yang melanggar hukum internasional dan turut memperparah ketidakstabilan di kawasan.
Sebelumnya, pada Ahad (21/12/2025), kabinet keamanan 'Israel' menyetujui rencana pembangunan 19 permukiman baru, sebuah langkah yang diperkirakan akan semakin meningkatkan ketegangan di wilayah Palestina.
Media 'Israel' melaporkan bahwa rencana tersebut mencakup perluasan aktivitas permukiman dan penguatan kehadiran 'Israel' di berbagai wilayah Tepi Barat.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap kebijakan ekspansi permukiman 'Israel', yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional, serta memicu kekhawatiran serius atas masa depan solusi politik dan kemungkinan berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Menurut organisasi 'Israel' Peace Now, sekitar 500 ribu pemukim 'Israel' saat ini tinggal di permukiman-permukiman di Tepi Barat yang diduduki, sementara sekitar 250 ribu pemukim lainnya tinggal di permukiman yang dibangun di wilayah Yerusalem Timur.
Media 'Israel' sebelumnya juga mengungkapkan bahwa para pemukim telah mendirikan lebih dari 140 pos permukiman ilegal di Tepi Barat sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu berkuasa tiga tahun lalu.
Perluasan permukiman di Tepi Barat dinilai akan mengubur peluang penerapan solusi dua negara, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. (zarahamala/arrahmah.id)