TEPI BARAT (Arrahmah.id) - Sebanyak 21 negara pada Kamis (21/8/2025), mengutuk keras rencana permukiman 'Israel' yang dikenal dengan proyek E1 di Tepi Barat. Mereka menegaskan bahwa rencana itu tidak dapat diterima dan jelas melanggar hukum internasional.
Dalam pernyataan bersama para menteri luar negerinya, negara-negara tersebut, termasuk Inggris dan Prancis, menuntut 'Israel' segera membatalkan keputusan tersebut.
Para menteri juga mengecam pernyataan Bezalel Smotrich, menteri keuangan 'Israel' yang berhaluan ekstrem kanan, yang mengatakan bahwa proyek ini akan membuat solusi dua negara mustahil, karena akan membelah wilayah negara Palestina serta membatasi akses warga Palestina menuju Yerusalem. Menurut mereka, ucapan seperti itu “tidak menguntungkan rakyat 'Israel' sendiri.”
Pernyataan itu, yang juga ditandatangani oleh Italia, Kanada, dan Australia, menegaskan bahwa rencana permukiman ini justru melemahkan keamanan, memicu kekerasan serta ketidakstabilan baru, dan semakin menjauhkan semua pihak dari perdamaian.
Para menteri mendesak pemerintah 'Israel' memanfaatkan kesempatan yang masih ada untuk membatalkan proyek tersebut, dan mendorong dilakukan tinjauan ulang secara mendesak terhadap rencana ekspansi permukiman itu.
Sementara itu, Otoritas Palestina dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga sama-sama menolak proyek E1.
Sebagai bentuk protes, Kementerian Luar Negeri Inggris pada hari yang sama memanggil Duta Besar 'Israel' untuk London, Tzipi Hotovely. Dalam pernyataannya, Inggris menegaskan bahwa pelaksanaan rencana ini akan menjadi pelanggaran serius hukum internasional, membelah wilayah negara Palestina masa depan menjadi dua, dan dengan demikian mengancam serius solusi dua negara.
Apa itu Proyek E1?
Proyek E1 merupakan rencana permukiman 'Israel' yang bertujuan menghubungkan Yerusalem dengan sejumlah permukiman besar di Tepi Barat, seperti Ma’ale Adumim, dengan cara merampas tanah Palestina dan membangun permukiman baru. Proyek ini akan menghalangi ekspansi wilayah Palestina di masa depan.
Rencana tersebut mencakup pembangunan 3.400 unit permukiman baru di area yang sangat sensitif, terletak antara Yerusalem dan Ma’ale Adumim.
Isu permukiman sendiri adalah salah satu sumber perselisihan terbesar antara Palestina dan 'Israel', sekaligus penyebab utama mandeknya perundingan damai sejak pertengahan 2014. Sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman 'Israel' di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel sejak perang 1967, ilegal menurut hukum internasional.
Konteks Saat Ini
Persetujuan 'Israel' terhadap proyek E1 ini muncul di tengah eskalasi militer yang terus meningkat di Gaza dan Tepi Barat, sehingga semakin memperkecil peluang kembali ke meja perundingan dalam waktu dekat.
Sejak 7 Oktober 2023, 'Israel' melakukan pembantaian massal di Gaza yang telah menewaskan 62.192 orang Palestina, melukai 157.114 lainnya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, serta menyebabkan lebih dari 9.000 orang hilang, ratusan ribu menjadi pengungsi, dan krisis kelaparan yang sudah merenggut nyawa 271 orang, termasuk 112 anak-anak. (zarahamala/arrahmah.id)