GAZA (Arrahmah.id) - Beragam opsi kini terbuka terkait masa depan Jalur Gaza setelah wilayah itu memasuki tahap kedua dari rencana Presiden AS Donald Trump, yang menekankan pembentukan kekuatan keamanan internasional untuk dikerahkan di Gaza.
Pembahasan internasional yang intens melahirkan sejumlah skenario berbeda tentang bentuk dan mandat kekuatan asing yang akan mengawasi situasi di Gaza pascaperang.
Menurut hasil analisis dari Pusat Kajian Strategis Internasional (CSIS), Reuters, serta beberapa situs AS dan 'Israel', terdapat enam skenario utama yang menggambarkan bentuk kekuatan internasional dan perannya di tahap mendatang.
Skenario Pertama: Kepemimpinan Sipil Internasional
Pembentukan komando sipil dan kepolisian internasional dengan pusat koordinasi bersama yang melibatkan PBB, Uni Eropa, dan pemerintahan Palestina sementara, serta partisipasi 'Israel' dan Mesir di wilayah perbatasan.
Skenario Kedua: Rehabilitasi Otoritas Palestina
Mengembalikan peran Otoritas Palestina atau membentuk pemerintahan sementara yang perlahan mengambil alih urusan sipil dan keamanan di Gaza. Langkah ini mencakup rekonstruksi lembaga kepolisian dan pertahanan sipil dengan dukungan internasional.
Skenario Ketiga: Model Hibrida
Kombinasi dari dua skenario pertama, dengan keberadaan polisi lokal Palestina yang bekerja di lapangan, dibantu penasihat internasional dan tim pengawas asing di perbatasan. Sebuah mekanisme pemantauan global akan memantau aspek keamanan dan layanan publik.
Skenario Keempat: Kontrol 'Israel' Tak Langsung
'Israel' tetap mempertahankan kendali langsung atau tidak langsung di Gaza, sementara administrasi sipil lokal menjalankan urusan harian masyarakat.
Skenario Kelima: Misi Penjaga Perdamaian PBB
Mengirim misi penjaga perdamaian PBB dengan mandat Dewan Keamanan untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, memantau penarikan pasukan 'Israel', dan melatih kepolisian Palestina.
Skenario Keenam: Pemerintahan Transisi Internasional (“GITA”)
Skenario terakhir menekankan penerapan otoritas transisi internasional di Gaza. Gagasan ini dikenal dengan nama “GITA” (Gaza International Transitional Authority) yang akan memiliki sayap keamanan bernama “Pasukan Stabilitas Internasional”.
Menurut laporan The Guardian, Amerika Serikat bersama beberapa negara Eropa dan Arab mendukung pembentukan GITA dengan mandat resmi Dewan Keamanan PBB, melalui rancangan resolusi yang memberi kewenangan besar di dalam Gaza.
Kekuatan “GITA” akan terdiri dari unit militer dan kepolisian negara-negara berpengalaman dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan ini akan didukung oleh kantor penghubung PBB dan tim dukungan teknis dari AS serta Uni Eropa.
Tugas utama mereka mencakup: menegakkan perjanjian gencatan senjata dan memantau pelanggaran, mengamankan perbatasan dan pelabuhan utama, melindungi operasi kemanusiaan dan kawasan rekonstruksi, serta menangani situasi keamanan tinggi atau potensi pemberontakan bila diperlukan.
Laporan tersebut menambahkan bahwa penyebaran GITA akan dilakukan secara bertahap, dengan koordinasi sipil-militer antara kepolisian Palestina dan lembaga kemanusiaan.
Situasi Gaza Saat Ini
Sementara itu, di lapangan, Gaza kini ditata oleh otoritas lokal dan dewan kota sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 1997. Mereka menangani layanan dasar seperti air, sanitasi, pengelolaan sampah, perencanaan kota, jalan, dan penerangan umum.
Pasukan keamanan internal masih mengelola lalu lintas dan pengawasan senjata ilegal, sementara sejumlah kementerian seperti Kesehatan, Dalam Negeri, dan Perdagangan masih beroperasi pascaperang.
Namun, semua skenario tersebut masih tergantung pada hasil pembicaraan internasional yang akan menentukan bentuk tatanan politik, keamanan, dan pemerintahan baru Gaza dalam fase pasca-perang dan rekonstruksi. (zarahamala/arrahmah.id)