CAPE TOWN (Arrahmah.id) -- Pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk mengusir diplomat senior 'Israel', Ariel Seidman, dan menyatakannya persona non grata, setelah menilai perilaku diplomat itu merusak hubungan antara kedua negara serta melanggar norma dan protokol diplomatik yang berlaku.
Keputusan ini mencerminkan memanasnya hubungan antara Pretoria dan Tel Aviv terkait konflik 'Israel'–Palestina dan kritik Afrika Selatan terhadap kebijakan 'Israel' di Gaza.
Kementerian Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah serangkaian pelanggaran diplomatik, termasuk penggunaan akun media sosial resmi 'Israel' untuk melancarkan serangan yang dianggap “menghina” Presiden Cyril Ramaphosa dan kegagalan untuk memberi tahu otoritas setempat tentang kunjungan pejabat senior 'Israel'.
“Tindakan seperti ini merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Wina dan merusak kepercayaan serta protokol yang menjadi dasar hubungan diplomatik,” ujar juru bicara kementerian dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Anadolu Agency (30/1/2026).
Seidman — yang menjabat sebagai charge d’affaires (perwakilan tertinggi 'Israel' di Afrika Selatan setelah penarikan duta besar) — diberi waktu 72 jam untuk meninggalkan negara itu sejak keputusan diumumkan pada Jumat (30/1).
Langkah Pretoria ini terjadi di tengah ketegangan yang berkepanjangan antara kedua negara, terutama setelah Afrika Selatan membawa kasus kepada Mahkamah Internasional (ICJ) menuduh 'Israel' melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza — tuduhan yang keras dibantah oleh 'Israel'.
Beberapa jam setelah pengusiran Seidman, 'Israel' membalas dengan mengusir diplomat senior Afrika Selatan di Tel Aviv, memberikan waktu yang sama untuk meninggalkan negara itu dalam bentuk langkah persona non grata yang bersifat balasan diplomatik.
Perkembangan terbaru ini memicu kekhawatiran tentang potensi eskalasi hubungan diplomatik antara 'Israel' dan Afrika Selatan, dua negara yang hubungan bilateralnya sudah tegang akibat perbedaan tajam dalam kebijakan luar negeri dan sikap terhadap konflik di Timur Tengah. (hanoum/arrahmah.id)