KHARTOUM (Arrahmah.id) - Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Abdul Fattah al-Burhan, menegaskan bahwa negaranya tengah menghadapi perang eksistensial yang menentukan masa depan Sudan. Ia menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai ilusi pemecahan negara tidak akan pernah terwujud.
Pernyataan tersebut disampaikan al-Burhan dalam pidatonya pada peringatan 70 tahun kemerdekaan Sudan, yang digelar di depan Istana Republik di ibu kota Khartoum, yang kini hancur akibat perang.
Dalam pidatonya, al-Burhan mengatakan bahwa pertempuran yang sedang berlangsung telah menyatukan nurani rakyat Sudan. Ia menegaskan keyakinannya bahwa kemenangan akan diraih, seraya bersumpah akan mengusir apa yang ia sebut sebagai kelompok pemberontak dari seluruh wilayah negara.
Meski demikian, al-Burhan menyatakan keterbukaannya untuk terlibat dalam setiap upaya rekonsiliasi nasional demi mengakhiri perang dan memulihkan stabilitas Sudan.
“Kami berdiri bersama rakyat dan revolusinya untuk mewujudkan cita-cita mereka yang selama ini disuarakan: kebebasan, perdamaian, dan keadilan,” ujar al-Burhan.
Menurut laporan koresponden Al Jazeera di Sudan, pidato al-Burhan mengandung sejumlah pesan simbolik yang menghubungkan sejarah masa lalu dengan kondisi saat ini. Ia mengingatkan bahwa rakyat Sudan pernah berkumpul di depan Istana Republik pada tahun 1885 untuk mengusir penjajah, serta kembali bersatu pada tahun 1956 untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Al-Burhan menegaskan keyakinannya bahwa rakyat Sudan akan kembali berkumpul di tempat yang sama untuk mengusir apa yang ia sebut sebagai “pengkhianat dan pemberontak”.
Koresponden Al Jazeera juga menyebutkan bahwa pidato tersebut dimaksudkan sebagai pesan ketenangan bagi warga Sudan di wilayah Darfur, yang sebagian besar berada di bawah kendali Pasukan Dukungan Cepat, serta bagi masyarakat di Kordofan yang hingga kini masih menjadi medan pertempuran.
Selain itu, al-Burhan juga menyampaikan pesan kepada kalangan politik. Ia menegaskan bahwa Sudan membuka pintu bagi siapa pun yang bersedia meninjau kembali sikapnya, kembali ke tanah air, serta mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan politik maupun partai yang sempit.
Perlu diketahui, perang di Sudan pecah pada April 2023 akibat perselisihan mengenai penyatuan institusi militer. Konflik tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan sekitar 13 juta warga Sudan mengungsi, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini.
(Samirmusa/arrahmah.id)