GAZA (Arrahmah.id) - Tindakan pembunuhan dan penghancuran yang terus meningkat oleh 'Israel' di Jalur Gaza tak lagi bisa dianggap sebagai pelanggaran kecil terhadap gencatan senjata, setelah menjadi pola umum yang, menurut para analis, menunjukkan kelanjutan perang di bawah payung rencana Presiden AS Donald Trump.
Pada Rabu malam (29/10/2025), 'Israel' membunuh dua warga Palestina di Distrik Al-Salatin, Gaza utara, meski sebelumnya mengumumkan kembali pada gencatan senjata usai 12 jam serangan udara brutal pada Selasa malam (28/10) yang menewaskan 104 warga Palestina dan melukai 153 lainnya.
Sementara itu, tentara 'Israel' mengumumkan tengah melakukan operasi di area terowongan Kota Khan Yunis di Gaza selatan.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Washington “memantau situasi dengan cermat” dan akan mengirim delegasi ke 'Israel', sementara Hamas menuduh 'Israel' menggagalkan kesepakatan dan menyerukan tekanan dari mediator agar kesepakatan dihormati.
Namun, Trump pada Selasa (28/10) menyatakan bahwa 'Israel' tidak melanggar perjanjian, dan bahwa negara itu “berhak membela diri”, sambil memperingatkan bahwa Hamas harus bersikap baik agar tidak dimusnahkan.
Menurut Dalia Arikat, dosen diplomasi dan penyelesaian konflik di Universitas Arab Amerika, posisi AS menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan Trump membaca realitas di lapangan, karena sepenuhnya mengadopsi narasi Israel untuk membenarkan pembunuhan massal terhadap warga Palestina.
“Perang masih berlangsung di Gaza di bawah payung gencatan senjata, sementara para pejabat Amerika bolak-balik ke 'Israel' tanpa mengunjungi wilayah pendudukan untuk melihat sendiri apa yang dilakukan 'Israel'.”
Ia menambahkan bahwa jika Trump sungguh ingin menjadi “tokoh perdamaian”, maka ia harus mengunjungi Palestina, bukan hanya berfokus pada pengembalian tawanan 'Israel'.
Arikat menegaskan bahwa AS, Mesir, Qatar, dan Turki sebagai penjamin kesepakatan harus memantau implementasi perjanjian dan memastikan tidak ada hukuman kolektif terhadap warga Palestina yang dilakukan Israel di bawah dalih gencatan senjata “yang sebenarnya tidak ada”.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa jika AS menuntut pengembalian jenazah tawanan 'Israel', maka mereka juga harus memperhatikan ratusan jenazah warga Palestina yang telah lama ditahan 'Israel' sebagai bagian dari kebijakan “kriminal dan sistematis”.
Menurut Maha Yezbek, pakar urusan 'Israel', ini bukan pertama kalinya 'Israel' menuduh perlawanan membunuh seorang tentara di Rafah, wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan 'Israel', tanpa bukti apa pun.
“Yang menarik,” kata Yezbek, “Trump kini secara terbuka mengadopsi narasi 'Israel', padahal pekan lalu ia menolak untuk melakukannya dan mengatakan tidak bisa menyalahkan Palestina atas insiden tersebut.”
Yezbek menambahkan bahwa tidak ada bukti tunggal yang menunjukkan keterlibatan warga Palestina dalam kematian tentara 'Israel' yang dimaksud, dan reaksi berlebihan 'Israel' menunjukkan ketakutan dan kelemahan mendasar militernya.
“Bahkan jika targetnya adalah tujuh atau delapan komandan Hamas,” ujarnya, “pembunuhan lebih dari seratus warga sipil hanya untuk itu adalah cara Netanyahu melampiaskan kemarahan dan menunjukkan kekuatan palsu karena ia sebenarnya dalam posisi lemah dan sedang dikejar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).”
Yezbek menyimpulkan, “Trump bertanggung jawab langsung atas pembunuhan besar-besaran ini, karena ia memberi lampu hijau untuk balas dendam tanpa memverifikasi apa pun.”
Ibrahim al-Madhoon, Direktur Lembaga Media Palestina, menegaskan bahwa 'Israel' terus mencari alasan untuk menggagalkan kesepakatan dan bahwa para mediator, termasuk AS, harus mengambil sikap tegas.
“Izrael selalu mencari dalih yang tak bisa diverifikasi untuk membunuh warga Palestina dan menghancurkan rumah-rumah mereka,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS justru memberi kesempatan bagi 'Israel' untuk menetapkan ‘aturan main baru’ di lapangan, yang akan membuat perjanjian terhenti di tahap pertama.
Menurutnya, pembunuhan dan penghancuran yang dilakukan 'Israel' tidak bisa dianggap sebagai respons terhadap tewasnya seorang tentara, bahkan jika klaim itu benar, dan akan menggagalkan seluruh kesepakatan jika mediator tidak bertindak.
Ia menilai Netanyahu berusaha melarikan diri dari krisis politik dalam negeri dengan membunuh warga Palestina, dan menolak melanjutkan kesepakatan secara de facto setelah gagal meyakinkan Trump untuk memperpanjang perang.
Di sisi lain, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Thomas Warrick mengatakan bahwa serangan 'Israel' sudah dikoordinasikan dengan Washington, yang memberikan hak penuh kepada Tel Aviv untuk menyerang balik tanpa dianggap memulai perang baru.
Ia mengakui bahwa sulit memastikan siapa yang menyerang pasukan 'Israel' terlebih dahulu, namun menegaskan bahwa Tel Aviv selalu menuduh Hamas melanggar perjanjian dan menggunakan alasan itu untuk melancarkan serangan cepat terhadap target yang sudah ditentukan sebelumnya. (zarahamala/arrahmah.id)