WASHINGTON (Arrahmah.id) -- Analisis internal pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak menemukan bukti pencurian sistematis pasokan kemanusiaan yang didanai AS oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas. Hal ini membantah alasan utama 'Israel' dan AS mendukung operasi bantuan swasta yang dikelola tentara bayaran, GHF, di Gaza dan menolak sistem bantuan kemanusiaan yang selama ini dikelola PBB serta badan bantuan internasional lainnya.
Analisis ini yang belum pernah dilaporkan sebelumnya seperti dilansir Dawn (25/7/2025), dilakukan oleh sebuah biro di dalam Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan selesai pada akhir Juni.
Studi ini dilakukan oleh Biro Bantuan Kemanusiaan (BHA) USAID, yang merupakan penyandang dana bantuan terbesar untuk Gaza, sebelum pemerintahan Trump membekukan semua bantuan luar negeri AS pada Januari, yang menghentikan ribuan program.
USAID kini dibekukan dan fungsinya telah diintegrasikan ke dalam Departemen Luar Negeri.
Laporan tersebut memeriksa 156 insiden pencurian atau kehilangan pasokan yang didanai AS yang dilaporkan oleh organisasi mitra bantuan AS antara Oktober 2023 dan Mei ini.
Tidak ditemukan laporan yang menuduh Hamas mendapatkan keuntungan dari pasokan yang didanai AS, menurut presentasi slide temuan yang dilihat oleh Reuters.
Analisis tersebut menemukan bahwa setidaknya 44 dari 156 insiden di mana pasokan bantuan dilaporkan dicuri atau hilang disebabkan "baik secara langsung maupun tidak langsung" oleh tindakan militer 'Israel', menurut slide pengarahan.
Militer Israel tidak menanggapi pertanyaan tentang temuan tersebut.
Studi tersebut mencatat sebuah keterbatasan: karena warga Palestina yang menerima bantuan tidak dapat diperiksa, ada kemungkinan pasokan yang didanai AS jatuh ke tangan pejabat administratif Hamas, penguasa di Gaza.
Salah satu sumber yang mengetahui studi tersebut juga memperingatkan bahwa tidak adanya laporan pengalihan bantuan yang meluas oleh Hamas "tidak berarti pengalihan tersebut tidak terjadi."
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS membantah temuan USAID tersebut. Ia mengatakan terdapat bukti video Hamas menjarah bantuan, tetapi tidak memberikan video tersebut untuk membuktikan klaim tersebut. Juru bicara tersebut juga menuduh kelompok-kelompok kemanusiaan tradisional, seperti PBB hingga WFP, menutupi "korupsi bantuan".
Seorang juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, mempertanyakan keberadaan analisis tersebut, dengan mengatakan bahwa tidak ada pejabat Departemen Luar Negeri AS yang melihatnya. Kelly balik menuding bahwa analisis tersebut "kemungkinan besar dibuat oleh agen negara " yang berusaha mendiskreditkan "agenda kemanusiaan" Presiden Donald Trump.
Temuan tersebut dibagikan kepada kantor inspektur jenderal USAID dan pejabat Departemen Luar Negeri yang terlibat dalam kebijakan Timur Tengah, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Laporan ini muncul ketika kekurangan pangan semakin parah di wilayah kantong Gaza setelah blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel sejak 2 Maret memicu keleparan massal dan kematian warga Palestina.
'Israel' mengklaim berkomitmen untuk mengizinkan masuknya bantuan tetapi harus mengendalikannya untuk mencegahnya dicuri oleh Hamas, yang disalahkannya atas krisis tersebut.
Program Pangan Dunia PBB (WFP) mengatakan hampir seperempat dari 2,1 juta warga Palestina di Gaza menghadapi kondisi seperti kelaparan dan ribuan orang menderita malnutrisi akut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta para dokter di wilayah Gaza melaporkan kematian akibat kelaparan pada bayi, anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
PBB juga memperkirakan bahwa pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang yang mencari pasokan makanan, sebagian besar di dekat lokasi distribusi militer Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF). Ini merupakan kelompok bantuan swasta baru yang menggunakan perusahaan logistik nirlaba AS yang dijalankan oleh mantan perwira CIA dan veteran militer AS yang bersenjata. (hanoum/arrahmah.id)