TEL AVIV (Arrahmah.id) – Analis ‘Israel’ mengatakan pada Selasa (7/5/2024) bahwa penerimaan oleh Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) atas usulan perjanjian pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Jalur Gaza mengejutkan Tel Aviv dan menempatkan pemerintahan Benjamin Netanyahu dalam dilema.
Analis yang dikutip kantor berita Anatolia Turki menjelaskan bahwa Netanyahu, di satu sisi, tidak ingin terlihat menolak perjanjian pengembalian tahanan ‘Israel’ dari Gaza, dan di sisi lain, dia tidak ingin membuat marah rekan-rekannya dari sayap kanan yang menolak perjanjian tersebut.
BacaJuga
Di bawah judul, “Ketika Sinwar Mengatakan Ya,” mengacu pada pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Yahya Sinwar, Nahum Barnaye, seorang analis terkemuka di surat kabar Yedioth Ahronoth, mengatakan, “Kemungkinan besar Sinwar menipu kita, sebab dia tahu bahwa pemerintah saat ini tidak dapat menyetujui proposal yang dia rumuskan.”
Ia menilai pengiriman delegasi ‘Israel’ ke perundingan di Kairo penting bagi Netanyahu di dalam negeri, karena ia tidak mau dipandang sebagai orang yang menggagalkan perjanjian dan meninggalkan para penculik, namun ia juga tidak mau dilihat sebagai orang yang siap mencapai kesepakatan dan mengkhianati mitra sayap kanannya.
Barnaye yang menggambarkan Sinwar sebagai ” orang jahat tapi tidak bodoh” melanjutkan, “Proposal tandingan yang dirancang oleh (Sinwar) menempatkan ‘Israel’ dalam putaran diskusi internal yang mengerikan, di mana para tawanan meninggal di penawanan, keluarga-keluarga tidak mengetahui nasib mereka, pemerintahan yang ketakutan dan terpecah belah karena saling curiga, dan elit keamanan yang kelelahan dan lemah.”
Barnaye menunjukkan, “Sinwar mungkin tertarik untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kesepakatan, tetapi – tidak kurang dari itu – dia menikmati apa yang dia lakukan terhadap kita selama ini.”
Sebuah “irisan” antara ‘Israel’ dan Amerika
Sementara itu, Amos Harel, seorang analis militer di surat kabar Haaretz, menyatakan dalam sebuah artikel berjudul “Netanyahu Terperangkap oleh Hamas,” bahwa penerimaan gerakan tersebut terhadap usulan perjanjian gencatan senjata mengejutkan ‘Israel’, mengingat krisis yang terjadi dalam perundingan tersebut yang disaksikan selama beberapa hari terakhir.
Dia mengatakan bahwa Hamas baru-baru ini meminta jaminan Amerika sehubungan dengan pernyataan Netanyahu yang berulang kali menyatakan bahwa dia bermaksud mengeluarkan perintah kepada tentara ‘Israel’ untuk menyerang Rafah. Dia menambahkan, “Sumber-sumber politik ‘Israel’ melaporkan tadi malam bahwa Mesir dan Amerika Serikat mungkin telah mencapai kesepahaman di belakang ‘Israel’ untuk memperbarui proposal Mesir yang diterima Tel Aviv dua pekan lalu.”
Menurut Harel, pernyataan tersebut merupakan indikasi awal Netanyahu akan menolak usulan tersebut setelah mendapat respon positif dari Hamas.
Harel menunjukkan bahwa dua hari yang lalu, Perdana Menteri dan juru bicaranya mengklaim bahwa media ‘Israel’ telah membuat tuduhan palsu terhadapnya bahwa ia mencoba menyabotase perundingan sambil menyalahkan Hamas.
Dia mengatakan, “Sekarang tampaknya dia akan memberikan jawaban negatif lagi, dan langkah ini akan dibenarkan oleh klaim bahwa ‘Israel’ perlu memastikan kekalahan Hamas, dan tuduhan penipuan Amerika yang meragukan.”
Dia menambahkan bahwa secara praktis, alasan utama Netanyahu adalah ketakutan akan runtuhnya koalisinya dan hilangnya basis elektoral sayap kanannya.
Harel mencontohkan, pada akhirnya para mediator tampak menjalankan tugasnya dengan setia dan tidak memihak, serta mengajukan proposal kepada Hamas yang sudah disetujui ‘Israel’, namun mereka melakukan sedikit perubahan.
“Dengan kata lain, peluang mencapai terobosan dalam perundingan masih kecil. Namun kepemimpinan Hamas, melalui respons positifnya, mungkin mampu membuat perpecahan antara ‘Israel’ dan Amerika Serikat,” katanya.
Harel melanjutkan, “Masih harus dilihat bagaimana menteri Partai Persatuan Nasional dalam pemerintahan perang, Benny Gantz dan Gadi Eisenkot, akan menanggapi perubahan posisi Hamas dan reaksi negatif Netanyahu yang jelas.”
Kecurigaan ‘Israel’
Sebaliknya, mantan Kepala Divisi Intelijen Militer ‘Israel’, Tamir Hayman, dalam artikel yang dimuat di situs Channel 12 Israel, meragukan Hamas menyembunyikan jebakan dalam kesepakatan yang tidak dapat diterima ‘Israel’.
Ia menambahkan, ada dua poin utama perselisihan: isu mengakhiri perang, dan isu identitas tahanan yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan.
Ia mencontohkan, pada isu pertama, usulan mediator dapat diterima ‘Israel’ karena tidak mencantumkan frasa “penghentian perang”, namun ada usulan frasa lain yang lebih ambigu, yaitu “penghentian aktivitas”, yang mana memungkinkan fleksibilitas untuk melanjutkan perang di masa depan jika ‘Israel’ memilih untuk melakukannya.
Adapun isu kedua, kendala yang menghalangi ‘Israel’ untuk menerima kesepakatan tersebut terletak pada pelepasan hak veto Tel Aviv atas keputusan pembebasan tahanan Palestina.
Dia menjelaskan, pada tahap pertama, sebagai imbalan atas pembebasan setiap tentara ‘Israel’ yang ditahan, akan dibebaskan 50 tahanan Palestina, termasuk 30 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup.
Dia percaya bahwa secara total, pada akhir fase pertama, 150 tahanan seumur hidup akan dibebaskan atas permintaan Hamas, sementara ‘Israel’ tidak boleh ikut campur dalam hal itu.
Dia berkata, “Jika itu terjadi, ‘Israel’ akan membebaskan semua tahanan yang terkait dengan Hamas, dan membebaskan semua tahanan berbahaya. Jika itu terjadi, ‘Israel’ tidak akan memiliki tawar-menawar untuk tahap kedua.”
Ia menilai dalam praktiknya – sesuai klausul ini – ‘Israel’ akan membebaskan setiap orang yang benar-benar penting bagi Hamas, dan tidak akan menjamin kembalinya seluruh korban penculikan.
Keputusan Berada di Tangan ‘Israel’
Sebaliknya, analis surat kabar Yedioth Ahronoth, Avi Issakharov, mengatakan bahwa meskipun proposal Mesir-Qatar sebelumnya tidak dapat diterima oleh ‘Israel’, tanggapan positif Hamas terhadap proposal ini kembali mengacaukan rencana.
Dia menekankan bahwa kini keputusan kembali berada di tangan ‘Israel’. Dia menjelaskan bahwa pemerintah ‘Israel’ sekarang harus memutuskan apakah mereka bermaksud untuk menanggapi secara positif usulan tersebut dan setuju untuk benar-benar mengakhiri perang pada akhir fase pertama dan kedua, tergantung pada bagaimana mereka melihatnya, atau merespon secara negatif dan mereka akan terlihat di dunia sebagai pihak yang menolak kemungkinan untuk mengakhiri perang. (zarahamala/arrahmah.id)
