Memuat...

Cacat Logika Ade Armando: Ketika Peristiwa Konstitusional Dibingkai sebagai Kebangkitan Khilafah

Samir Musa
Ahad, 22 November 2026 / 13 Jumadilakhir 1448 12:29
Cacat Logika Ade Armando: Ketika Peristiwa Konstitusional Dibingkai sebagai Kebangkitan Khilafah
Ade Armando dalam sorotan kritik terkait narasinya yang mengaitkan persoalan konstitusional Gibran dengan isu kebangkitan HTI, FPI, 212, PKS, dan khilafah. (Foto: Medcom)

Tanggapan atas Video “Cacat Logika Ade Armando: Gibran Mundur; HTI, FPI, 212, PKS, Cita-cita Negara Islam Bangkit Kembali?”

Ada kritik yang layak dijawab dengan argumen. Ada pula narasi yang perlu diluruskan karena mencampuradukkan fakta, asosiasi politik, dan ketakutan ideologis. Video Ade Armando yang mengaitkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dengan kebangkitan kembali HTI, FPI, 212, dan PKS termasuk kategori kedua.

Masalahnya bukan karena seseorang tidak boleh mengkritik HTI, FPI, 212, atau PKS. Kritik terhadap organisasi, gerakan, maupun ideologi adalah bagian dari kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Masalah muncul ketika perbedaan latar belakang, sikap, dan kepentingan sejumlah kelompok dipaksakan menjadi satu barisan politik, seolah-olah mereka berada dalam satu garis komando hanya karena kebetulan mempunyai posisi yang sama dalam suatu persoalan.

Di situlah logika Ade Armando perlu diperiksa. Sebab, dalam kehidupan berbangsa, tuduhan tidak boleh menggantikan bukti, dan prasangka ideologis tidak boleh mengalahkan akal sehat.

Pada 17 November 2026, beredar video Ade Armando dengan judul: “GIBRAN MUNDUR; HTI, FPI, 212, PKS BANGKIT KEMBALI | Logika Ade Armando.”[1]

Di Facebook Reels, judulnya ditulis lebih tegas: “Mundurnya Gibran, FPI, HTI, 212 & PKS Akan Bangkit Lagi.”[2]

Judul semacam ini bukan sekadar menyampaikan pendapat tentang Gibran. Ia membangun sebuah rantai asosiasi:

Gibran mundur → kelompok tertentu bersukacita → kelompok-kelompok itu dianggap satu jaringan → jaringan tersebut dianggap sedang bangkit → kebangkitan itu kemudian dibingkai sebagai ancaman khilafah.

Pertanyaannya sederhana: apakah rangkaian kesimpulan tersebut benar-benar mengikuti bukti yang tersedia? Ataukah terjadi lompatan dari satu fakta ke fakta lain tanpa hubungan sebab-akibat yang memadai?

Di sinilah letak cacat logikanya. Sebuah pendapat politik tidak dapat dinilai benar hanya karena disertai daftar nama organisasi yang dianggap menakutkan. Apalagi jika daftar tersebut digunakan untuk membangun kesan adanya satu gerakan besar tanpa pembuktian hubungan di antara pihak-pihak yang disebut.

Bedah Logikanya: Dari Kritik kepada Gibran Menjadi “Kebangkitan Khilafah”

Ade Armando membuka video dengan premis: orang-orang yang merayakan mundurnya Gibran adalah orang-orang yang ingin Indonesia menjadi negara Islam, yang menjadikan Jokowi sebagai musuh utama. Mundurnya Gibran dibaca sebagai hancurnya kekuatan Jokowi, dan Jokowi dianggap sebagai musuh utama kekuatan-kekuatan tersebut.

Disengaja atau tidak, narasi ini bisa menjadi kampanye negatif terhadap Presiden Prabowo. Seolah-olah Armando hendak mengatakan: “Di masa Jokowi ancaman khilafah dapat ditekan, sedang di masa Prabowo dibiarkan.” Apakah ada kaitannya dengan maraknya demonstrasi yang menuntut Gibran dikembalikan ke posisi Wapres lagi?

Pola argumentasi dalam narasi video tersebut, sebagaimana tampak dari judul dan rangkaian pembahasannya, bergerak melalui beberapa tahap.

Pertama, ditampilkan orang yang memiliki latar belakang atau pandangan yang berkaitan dengan HTI, misalnya Ismail Yusanto.

Kedua, karena orang tersebut juga mengkritik Gibran, kritik terhadap Gibran kemudian diberi warna ideologis.

Ketiga, kelompok lain yang juga mengkritik Gibran—termasuk kalangan 212, FPI, dan PKS—dimasukkan ke dalam rangkaian yang sama.

Keempat, karena beberapa kelompok tersebut mempunyai sejarah atau pandangan politik yang berbeda dengan kelompok nasionalis-sekuler, seluruh rangkaian itu kemudian dibingkai sebagai tanda “kebangkitan kembali” gerakan khilafah.

Di sinilah letak persoalannya. Kesamaan sikap terhadap satu persoalan tidak otomatis membuktikan kesamaan organisasi, kesamaan ideologi, apalagi koordinasi.

Orang dapat memiliki kesimpulan yang sama karena alasan yang berbeda. Dua orang dapat sama-sama menolak kenaikan pajak tanpa menjadi satu organisasi. Dua partai dapat sama-sama mengkritik pemerintah tanpa membentuk koalisi ideologis. Bahkan dua kelompok yang berbeda secara prinsip dapat berada pada posisi yang sama dalam satu perkara tanpa kehilangan identitas masing-masing.

Untuk membuktikan adanya koordinasi, diperlukan bukti koordinasi. Untuk membuktikan kebangkitan organisasi, diperlukan bukti kebangkitan organisasi. Untuk menyebut suatu peristiwa sebagai kebangkitan khilafah, diperlukan bukti bahwa agenda khilafah memang menjadi tujuan bersama dari pihak-pihak yang dituduh. Kesamaan posisi politik tidak cukup.

Di sinilah cacat logika Ade Armando perlu dibedah.

1. Cacat Pertama: Peristiwa Konstitusional Dipaksa Menjadi Isu Ideologis

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah persoalan konstitusional mengenai kedudukan dan kelayakannya sebagai Wakil Presiden. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menggunakan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan tersebut.

Ini adalah wilayah konstitusi dan hukum tata negara. Karena itu, pertanyaan yang semestinya dibahas adalah: apa dasar hukum pengajuan HMP? Apakah syarat sebagai Wakil Presiden telah terpenuhi? Bagaimana mekanisme konstitusional yang berlaku? Apa konsekuensi hukum dari pengunduran diri tersebut?

Itulah pertanyaan konstitusional.

Namun, narasi Ade Armando justru menarik persoalan tersebut ke ranah ideologis. Seolah-olah pertanyaan utamanya bukan lagi apakah proses dan tuntutan itu mempunyai dasar hukum, melainkan siapa yang mendukungnya, apakah mereka HTI, apakah mereka FPI, 212, atau PKS, dan apakah dukungan mereka berarti gerakan khilafah sedang bangkit.

Ini merupakan pergeseran medan perdebatan: dari hukum ke label ideologis.

Padahal seseorang dapat mempertanyakan kelayakan seorang pejabat tanpa pernah mendukung HTI, FPI, 212, ataupun khilafah. Bahkan jika ada mantan anggota atau simpatisan kelompok tertentu yang ikut mengkritik Gibran, fakta itu tidak otomatis mengubah karakter seluruh kritik menjadi kritik kelompok tersebut.

Pendapat harus diuji berdasarkan argumennya, bukan berdasarkan siapa yang kebetulan mempunyai pendapat serupa.

2. Cacat Kedua: Kesamaan Sikap Dipaksa Menjadi Kesatuan Gerakan

Ade Armando menunjukkan bahwa ada orang dari latar belakang HTI yang mengkritik Gibran. Ia dapat menunjukkan bahwa sebagian orang yang pernah berada di lingkungan 212 juga mengkritik Gibran. Ia dapat menunjukkan bahwa PKS menjadi bagian dari anggota DPR yang mengusulkan HMP.

Tetapi dari fakta-fakta tersebut tidak otomatis lahir kesimpulan bahwa semuanya merupakan satu gerakan yang sedang bangkit.

Apalagi anggota DPR yang mengajukan HMP berasal dari berbagai fraksi dengan latar politik yang berbeda. Apakah seluruh fraksi dan anggota DPR yang menggunakan mekanisme HMP itu otomatis berubah menjadi gerakan khilafah? Jika tidak, mengapa keterlibatan satu partai dalam HMP otomatis dibaca sebagai bukti kebangkitan HTI atau khilafah?

Kita boleh mengkritik PKS. Kita boleh berbeda dengan PKS. Kita bahkan boleh menolak seluruh gagasan politik PKS. Namun, mengubah penggunaan mekanisme parlemen menjadi bukti kebangkitan khilafah membutuhkan pembuktian yang jauh lebih serius.

Jangan mengganti bukti dengan asosiasi.

3. Cacat Ketiga: Guilt by Association—Mengganti Bukti dengan Asosiasi

Teknik yang digunakan dalam narasi seperti ini dikenal sebagai guilt by association: seseorang atau kelompok tidak dibantah argumennya, tetapi ditempelkan kepada pihak yang dianggap buruk agar publik menolak argumen tersebut sebelum memeriksanya.

Misalnya: Orang A pernah terkait dengan HTI. Orang A mendukung kritik terhadap Gibran. Maka siapa pun yang mengkritik Gibran dianggap berada dalam barisan HTI. Padahal hubungan logisnya tidak ada.

Kesamaan pendapat bukan bukti keanggotaan. Kesamaan sikap bukan bukti koordinasi. Kesamaan momentum bukan bukti kebangkitan organisasi.

Kalau standar seperti ini diterapkan secara konsisten, hampir semua peristiwa politik dapat dipelintir menjadi konspirasi. Siapa pun dapat dituduh berada di belakang suatu peristiwa hanya karena memiliki kepentingan atau sikap yang sama dengan pihak yang terlibat.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius: standar ganda dalam menggunakan logika.

Uji Balik Logikanya: Standar yang Sama untuk Kawan dan Lawan

Mari kita gunakan logika yang sama terhadap pihak yang menggunakan logika asosiasi tersebut.

Misalnya, muncul perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. Dalam perkembangan perkara itu, kepolisian menyampaikan dugaan keterlibatan para tersangka dan melakukan penahanan terhadap sejumlah pihak. Namun, perkara tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka dugaan tindak pidana dan asas praduga tak bersalah.[5]

Dalam konteks itu, andaikan ada kelompok politik tertentu yang menyambut, mendukung, atau merasa diuntungkan oleh terbukanya kasus tersebut, apakah kita boleh langsung menyimpulkan bahwa kelompok itu bagian dari operasi penyadapan?

Tentu tidak.

Kesamaan sikap, kegembiraan, atau keuntungan politik tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan dalam suatu operasi.

Jika logika asosiasi seperti itu dianggap sah, kita pun dapat membuat tuduhan serupa. Misalnya, jika orang-orang dari PSI, kelompok yang dekat dengan lingkaran politik Ade Armando, atau pihak-pihak yang mempunyai kedekatan politik dengannya menyambut suatu peristiwa dugaan penyadapan yang merugikan Presiden, apakah kita boleh langsung menyimpulkan bahwa peristiwa itu merupakan operasi politik mereka?

Tidak boleh.

Tanpa bukti koordinasi, keterlibatan, atau hubungan komando, kesimpulan semacam itu hanyalah spekulasi.

Prinsip yang sama harus berlaku ketika yang menjadi sasaran tuduhan adalah HTI, FPI, 212, PKS, atau kelompok yang bercita-cita mendirikan negara Islam.

Jika standar pembuktian itu tidak sah ketika diarahkan kepada kita, ia juga tidak sah ketika diarahkan kepada orang lain.

Inilah prinsip dasar keadilan dalam berpikir. Jangan menggunakan satu standar untuk kawan dan standar berbeda untuk lawan.

Sebab, jika logika “siapa yang senang berarti siapa yang berada di belakangnya” dianggap sah, hampir setiap peristiwa politik dapat dituduhkan sebagai operasi kelompok tertentu. Orang yang kebetulan memperoleh keuntungan akan dianggap sebagai pelaku; orang yang memiliki sikap serupa akan dituduh sebagai bagian dari jaringan.

Itu bukan analisis. Itu adalah adu domba yang dibungkus sebagai analisis politik.

PSI, Dugaan Penyadapan, dan Standar Ganda dalam Menilai Keterlibatan Politik

Di titik inilah pernyataan Prof. Mahfud MD menjadi relevan sebagai uji konsistensi logika, bukan sebagai bukti bahwa PSI telah melakukan penyadapan.

Dalam pembahasan mengenai berbagai isu politik terkini yang diberitakan kanal Kurnia FM, Mahfud menyatakan bahwa apabila PSI terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum, seperti pendanaan kegiatan politik ilegal atau upaya memprovokasi masyarakat, partai tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum, bahkan pembubaran dan pelarangan.

Pernyataan tersebut harus dibaca secara tepat. Mahfud tidak sedang menyatakan bahwa PSI telah terbukti melakukan penyadapan atau telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan. Ia berbicara dalam kerangka “jika terbukti”.

Justru frasa itulah yang penting.

Sebab, dalam negara hukum, “jika terbukti” harus menjadi standar yang berlaku kepada siapa pun. Ia tidak boleh berubah menjadi “karena diduga”, “karena dianggap senang”, “karena mempunyai kepentingan”, atau “karena pernah berhubungan dengan kelompok tertentu” ketika sasaran tuduhan adalah lawan politik.

Jika seseorang menuntut agar PSI tidak dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian, tuntutan yang sama harus diberlakukan kepada HTI, FPI, PKS, Alumni 212, dan kelompok mana pun.

Sebaliknya, jika dugaan terhadap HTI, FPI, 212, atau PKS dianggap cukup untuk membangun narasi bahwa mereka berada di belakang suatu peristiwa politik, maka dengan logika yang sama PSI pun dapat dituduh berada di belakang setiap peristiwa yang kebetulan menguntungkan kepentingannya.

Tetapi logika seperti itu jelas tidak adil.

Kegembiraan bukan bukti keterlibatan. Keuntungan politik bukan bukti keterlibatan. Kesamaan kepentingan bukan bukti koordinasi. Kedekatan politik bukan bukti hubungan komando.

Karena itu, pernyataan Mahfud justru dapat dijadikan cermin bagi siapa pun yang gemar membuat tuduhan politik: kalau memang ada pelanggaran, buktikan; kalau terbukti, proses secara hukum; jangan mengganti pembuktian dengan asosiasi.

Di sinilah cacat logika sekaligus standar ganda itu terlihat. Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh siapa yang dituduh, siapa yang diuntungkan, atau siapa yang menjadi lawan politik.

Ukurannya harus sama: bukti, hubungan kausal, keterlibatan nyata, dan proses hukum yang adil.

Jika dugaan terhadap kelompok yang tidak disukai dianggap cukup untuk membangun narasi ancaman, mengapa dugaan terhadap kelompok yang disukai harus selalu dianggap tidak boleh dibicarakan? Sebaliknya, jika PSI harus dilindungi dari tuduhan yang belum terbukti, perlindungan prinsip yang sama juga wajib diberikan kepada HTI, FPI, PKS, dan Alumni 212.

Hukum tidak boleh menjadi senjata untuk menyerang lawan dan perisai untuk melindungi kawan.

4. Cacat Keempat: HMP Disebut “Membegal Konstitusi”

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting. Ade Armando menyebut pengajuan HMP terhadap Gibran sebagai “membegal konstitusi”.

Pernyataan seperti itu membutuhkan argumentasi hukum yang jelas. Jika pengajuan HMP dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dalam tata hukum dan peraturan perundang-undangan, maka bagian mana dari mekanisme tersebut yang dianggap melanggar konstitusi?

Kita boleh memperdebatkan substansi HMP. Kita boleh bertanya apakah dasar hukumnya kuat. Kita boleh mempertanyakan apakah bukti yang diajukan memadai. Kita juga boleh menilai apakah proses politiknya sehat.

Namun, penggunaan hak konstitusional harus dinilai berdasarkan prosedur, dasar hukum, dan substansi argumentasinya. Penggunaan mekanisme tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tuntutannya benar. Sebaliknya, tidak tepat pula menyebutnya sebagai pembegalan konstitusi hanya karena pihak yang menggunakannya berbeda pandangan politik dengan kita.

Jika terdapat pelanggaran, tunjukkan letak pelanggarannya. Jika dasar hukumnya lemah, bantah dasar hukumnya. Jika argumentasinya keliru, patahkan argumentasinya.

Menyebut mekanisme konstitusional sebagai “pembegalan konstitusi” tanpa menunjukkan pelanggaran yang dimaksud bukan argumentasi hukum yang memadai, melainkan retorika politik.

Jangan Jadikan HTI dan FPI Stempel untuk Membungkam Kritik

Kita tidak perlu membela HTI. Kita juga tidak perlu membela FPI. Status hukum dan rekam jejak kedua organisasi tersebut adalah persoalan tersendiri.

Namun, justru karena itu, nama HTI dan FPI tidak boleh dijadikan stempel serbaguna untuk membungkam kritik.

Hari ini seseorang mempertanyakan kelayakan seorang pejabat, lalu disebut HTI. Besok seseorang mengkritik kebijakan ekonomi, disebut FPI. Lusa seseorang mempertanyakan korupsi, disebut bagian dari 212.

Jika pola seperti ini terus digunakan, ruang kritik publik akan menyempit bukan karena negara secara resmi melarang kritik, melainkan karena orang-orang dibuat takut untuk berbicara. Mereka tidak lagi sibuk memeriksa benar atau salahnya suatu argumen, tetapi khawatir lebih dahulu akan diberi label tertentu.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan memilih. Demokrasi juga membutuhkan keberanian untuk bertanya. Negara hukum tidak hanya membutuhkan rakyat yang patuh, tetapi juga pemerintah yang bersedia diperiksa, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban.

5. Yang Menghendaki Gibran Dimintai Pertanggungjawaban Bukan Hanya HTI, FPI, 212, atau PKS

Ada satu hal yang harus diluruskan. Di antara rakyat Indonesia yang menghendaki Gibran dimintai pertanggungjawaban atau diberhentikan terdapat orang-orang dari berbagai latar belakang politik, organisasi, dan pandangan ideologis.

Mereka tidak semuanya HTI. Tidak semuanya FPI. Tidak semuanya 212. Tidak semuanya PKS. Bahkan tidak semuanya memiliki pandangan yang sama mengenai sistem negara, demokrasi, atau hubungan agama dan negara.

Mereka hanya mempunyai satu titik persamaan: mempertanyakan kelayakan dan pertanggungjawaban seorang pejabat publik.

Apakah karena pertanyaan itu juga muncul dari orang yang pernah berada dalam kelompok tertentu, seluruh rakyat yang mengajukan pertanyaan serupa harus ikut diberi label kelompok tersebut?

Tentu tidak.

Rakyat Indonesia yang berpikir sehat berhak menilai persoalan pejabat publik berdasarkan pertimbangan hukum, konstitusi, moral politik, dan kepentingan negara. Mereka tidak boleh dipaksa masuk ke dalam satu kategori ideologis hanya karena memiliki tuntutan yang sama.

Jika logika seperti itu dibiarkan, siapa pun yang kebetulan mengkritik pemerintah akan selalu dapat dituduh mempunyai agenda tersembunyi.

Itulah logika yang harus kita tolak.

Kritik kepada Pemerintah Bukan Berarti Memusuhi Negara

Di sinilah kita perlu membedakan tiga hal: pemerintah, negara, dan bangsa.

Mengkritik Presiden bukan berarti memusuhi negara. Mengkritik Wakil Presiden bukan berarti memusuhi bangsa. Mengkritik partai pemerintah bukan berarti hendak mengganti ideologi negara. Mengajukan HMP bukan berarti makar.

Bahkan kritik yang keras sekalipun tidak otomatis menjadi ancaman terhadap Pancasila.

Justru dalam negara hukum, kekuasaan harus terbiasa diuji oleh kritik. Pancasila tidak akan menjadi lebih kuat karena rakyat dibuat takut berbicara. NKRI tidak akan menjadi lebih kokoh karena setiap kritik ditempeli label ekstremisme.

Sebaliknya, Pancasila dan NKRI menjadi kuat apabila hukum berlaku adil, kekuasaan dapat dikritik, dan perbedaan pendapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.

Kesetiaan kepada negara tidak boleh diukur dari seberapa sering seseorang memuji pemerintah. Warga negara yang mengkritik kekuasaan secara bertanggung jawab justru sedang menggunakan haknya dalam kehidupan bernegara.

Jika Ada Agenda Khilafah, Tunjukkan Buktinya

Ini prinsip yang sangat sederhana.

Jika Ade Armando menemukan orang yang benar-benar menghendaki khilafah, tunjukkan orangnya dan pernyataannya.

Jika ditemukan organisasi yang sedang melakukan reorganisasi HTI, tunjukkan struktur organisasinya.

Jika ada bukti koordinasi antara HTI, FPI, 212, dan PKS, tunjukkan bukti koordinasinya.

Jika ada dokumen, rapat, instruksi, jaringan pendanaan, atau struktur komando yang menghubungkan mereka dalam agenda kebangkitan khilafah, paparkan bukti tersebut.

Itulah cara membuktikan sebuah tuduhan.

Bukan dengan mengatakan:

“Dia mendukung Gibran mundur.”

“Orang lain juga mendukung.”

“Yang satu pernah HTI.”

“Yang lain pernah 212.”

“Yang lain PKS.”

“Maka semuanya bangkit kembali.”

Itu bukan pembuktian. Itu rantai asosiasi.

Dan rantai asosiasi tidak boleh diperlakukan sebagai bukti.

Jika tuduhan kebangkitan khilafah memang mempunyai dasar, tunjukkan dasar tersebut secara terbuka. Jangan meminta publik menerima kesimpulan besar hanya berdasarkan potongan peristiwa, kesamaan sikap, dan daftar nama kelompok.

Jangan Mengubah Ujian Konstitusi Menjadi Ketakutan terhadap Khilafah

Pengunduran diri Gibran dan proses yang mengitarinya seharusnya menjadi kesempatan untuk menguji kedewasaan demokrasi Indonesia.

Apakah lembaga negara bekerja? Apakah hukum dapat digunakan? Apakah pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban? Apakah rakyat dapat menyampaikan kritik? Apakah parlemen dapat menggunakan hak konstitusionalnya?

Itulah pertanyaan penting yang seharusnya mendapat perhatian.

Pengunduran diri Gibran memang merupakan peristiwa politik dan ketatanegaraan yang perlu dibaca secara cermat. Namun, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kemenangan satu kelompok atau kebangkitan ideologi tertentu.

Jangan setiap kali rakyat menggunakan mekanisme konstitusional, peristiwa itu justru dibingkai sebagai ancaman khilafah.

Sebab, jika setiap kritik dianggap khilafah, setiap demonstrasi dianggap makar, dan setiap oposisi dianggap ekstremisme, maka yang sesungguhnya sedang dilemahkan bukan HTI atau FPI.

Yang sedang dilemahkan adalah daya kritis rakyat.

Kepada Ade Armando: Jangan Ciptakan Musuh Bayangan

Ade Armando tentu berhak mengkritik kelompok yang ia anggap berbahaya. Namun, ia juga harus bersedia menerima prinsip yang sama: kritik terhadap sebuah kelompok tidak memberikan hak untuk menggabungkan orang-orang yang berbeda menjadi satu musuh.

Kalau ingin membela Pancasila, gunakan argumentasi Pancasila. Kalau ingin membela demokrasi, gunakan argumentasi demokrasi. Kalau ingin membela konstitusi, gunakan argumentasi konstitusi. Kalau ingin melawan khilafah, lawan gagasannya secara ilmiah.

Jangan setiap kritik kepada pemerintah ditarik menjadi bukti kebangkitan khilafah. Jangan pula setiap orang yang kebetulan memiliki posisi politik yang sama dipaksa menjadi bagian dari satu barisan.

Rakyat bukan sekumpulan orang bodoh yang dapat dipaksa melihat dunia hanya melalui kacamata ketakutan. Mereka berhak mengetahui perbedaan antara fakta, dugaan, opini, dan tuduhan.

Jika Ade Armando menghendaki publik berpikir kritis, ia harus memulai dari dirinya sendiri. Jangan menuntut orang lain menggunakan akal sehat, tetapi membangun kesimpulan dengan asosiasi yang tidak terbukti.

Seruan Kami

Pertama, kepada Ade Armando.

Jika Anda ingin membela Pancasila, belalah dengan argumentasi yang jujur. Jika ingin membela demokrasi, hormati pula hak orang lain untuk berbeda pendapat. Jika menuduh adanya kebangkitan HTI, FPI, 212, atau khilafah, tunjukkan bukti hubungan, koordinasi, dan agendanya. Jangan mengganti pembuktian dengan prasangka.

Kedua, kepada rakyat Indonesia.

Jangan takut menyampaikan kritik yang sah. Jangan merasa bersalah hanya karena pendapat Anda kebetulan sama dengan orang yang tidak Anda kenal atau bahkan tidak Anda sukai. Ukurlah pendapat berdasarkan kebenaran argumennya, bukan berdasarkan siapa yang kebetulan mengucapkannya.

Ketiga, kepada pemerintah.

Jangan biarkan label ideologis menjadi pengganti proses hukum. Jika seseorang melanggar hukum, proses sesuai hukum. Jika seseorang hanya berbeda pendapat, hadapi dengan argumentasi. Negara tidak boleh mengukur loyalitas warga dari seberapa sering mereka memuji pemerintah.

Dan kepada Presiden Prabowo, kami menghargai sikap Bapak yang telah menerima pengunduran diri Gibran. Sikap kenegarawanan harus dilanjutkan dengan memastikan bahwa hukum berlaku kepada siapa pun, kritik tidak dibungkam dengan stigma, dan kekuasaan tidak menggunakan ketakutan sebagai alat mempertahankan diri.

Penutup: Jangan Takut kepada Label

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

“Dan katakanlah: Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.”

(QS. Al-Isra': 81)

Kebenaran tidak membutuhkan fitnah untuk menang. Kritik tidak menjadi salah hanya karena pernah diucapkan oleh orang yang berbeda pandangan dengan kita. Seseorang tidak otomatis menjadi bagian dari sebuah gerakan hanya karena kebetulan berdiri pada sisi yang sama dalam satu persoalan.

Karena itu, jangan takut pada label. Jangan takut disebut HTI hanya karena mengkritik pemerintah. Jangan takut disebut FPI hanya karena mempertanyakan kebijakan. Jangan takut disebut ekstremis hanya karena menuntut pertanggungjawaban kekuasaan.

Yang harus ditakuti adalah ketika kita berhenti membedakan fakta dari prasangka, bukti dari asosiasi, dan kritik dari makar.

Peristiwa Gibran harus dibaca sebagai ujian konstitusi, bukan secara otomatis sebagai tanda kebangkitan khilafah.

Penggunaan HMP harus diuji dengan hukum, bukan semata-mata dengan stigma ideologis.

Rakyat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk bertanya, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban tidak boleh dipaksa merasa bersalah hanya karena ada orang lain yang mempunyai agenda berbeda.

Sebab, jika setiap orang yang berada pada posisi politik yang sama dipaksa menjadi satu kelompok, siapa pun dapat menjadi korban logika tersebut.

Hari ini HTI, FPI, 212, dan PKS. Besok bisa PSI, kelompok Ade Armando, atau siapa pun yang kebetulan berada pada sisi yang sama dalam suatu persoalan.

Itulah sebabnya logika seperti ini harus ditolak—bukan karena kita membela kelompok tertentu, tetapi karena kita membela akal sehat dan keadilan dalam kehidupan berbangsa.

Jangan biarkan rakyat Indonesia diadu domba oleh label. Jangan biarkan perbedaan politik berubah menjadi permusuhan ideologis. Dan jangan biarkan tuduhan menggantikan bukti.

Kebenaran tidak membutuhkan fitnah untuk menang. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk diperjuangkan dengan ilmu, kejujuran, dan martabat.

Yogyakarta, 22 November 2026

IRFAN S. AWWAS


Catatan Sumber

[1] Video YouTube, “GIBRAN MUNDUR; HTI, FPI, 212, PKS BANGKIT KEMBALI | Logika Ade Armando.”

[2] Video Facebook Reels, akun @mpu.doang.2025, 17 November 2026, “Mundurnya Gibran, FPI, HTI, 212 & PKS Akan Bangkit Lagi.”

[3] Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Istana Merdeka, Jakarta, 12 November 2026.

[4] Pernyataan Ade Armando mengenai pengajuan HMP terhadap Gibran sebagai “membegal konstitusi”.

[5] Pemberitaan mengenai penetapan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, antara lain DetikNews, 3 November 2026, dan CNN Indonesia, 12–13 November 2026.

[6] Pernyataan Prof. Mahfud MD sebagaimana diberitakan kanal Kurnia FM mengenai kemungkinan konsekuensi hukum terhadap PSI apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan pembubaran dan pelarangan.

(*/arrahmah.id)