JAKARTA (Arrahmah.id) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dugaan penggunaan anggaran negara sebesar Rp14,69 miliar untuk pengadaan jasa pemengaruh (influencer) melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan pesohor Raffi Ahmad.
Berdasarkan laporan ICW, anggaran tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026.
Temuan tersebut diperoleh dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam data tersebut, Kemendikbudristek tercatat mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengontrak tiga paket pengadaan selama 2025 hingga 2026.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis ICW dalam siaran pers resminya, Senin (9/11/2026).
ICW menjelaskan, kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad.
Berdasarkan dokumen korporasi, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham Rans Animasi Indonesia. Sementara itu, Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan induk tersebut.
Selain melalui perusahaan induk, Raffi juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di Rans Animasi Indonesia sekaligus menjabat sebagai komisaris.
ICW Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran
Dari temuan tersebut, ICW menyoroti sejumlah persoalan, salah satunya ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut ICW, pengadaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah tersebut dinilai kontradiktif dengan kebijakan efisiensi besar-besaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, sejumlah sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis justru turut terdampak kebijakan penghematan anggaran.
ICW secara khusus menyoroti belanja KKP untuk jasa pemengaruh. Pada 2025, kementerian tersebut mengontrak dua paket pengadaan dari PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp7,2 miliar.
Kemudian, pada 2026, KKP kembali menambah satu paket pengadaan senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.
“Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar,” terang ICW.
Biaya Instagram Story Raffi-Nagita Capai Rp575 Juta
Sorotan lainnya adalah besaran biaya untuk penayangan konten di media sosial milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
ICW mencatat, satu kali penayangan konten melalui fitur Instagram Story akun @raffinagita1717 mencapai Rp575.655.000.
ICW membandingkan besaran biaya tersebut dengan alokasi Dana Desa. Dari pagu Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun, sebanyak 58,03 persen dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, rata-rata desa hanya menerima kucuran anggaran sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Selain persoalan besaran biaya, ICW juga mempertanyakan ukuran keberhasilan penggunaan jasa influencer. Menurut lembaga antikorupsi tersebut, manfaat pengadaan semacam itu belum memiliki indikator transparan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas belanja negara.
ICW turut mengingatkan bahwa kementerian sebenarnya telah memiliki unit kehumasan resmi dengan fasilitas dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
Spesifikasi Pengadaan Dinilai Membatasi Persaingan
Persoalan lain yang disoroti ICW berkaitan dengan mekanisme pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek.
Pengadaan tersebut menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, spesifikasi paket pengadaan secara langsung mencantumkan nama kanal dan akun media sosial tertentu.
ICW menilai pencantuman spesifikasi yang mengarah pada kanal atau akun tertentu berpotensi menutup ruang persaingan yang adil bagi penyedia jasa sejenis.
Rincian Delapan Paket Pengadaan Rp14,69 Miliar
Berdasarkan data yang dipaparkan ICW, berikut rincian delapan paket pengadaan jasa pemengaruh dari dua kementerian tersebut.
- Kemendikbudristek (2024)
Lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya meliputi:
- Penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717: Rp205.893.300.
Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717: Rp575.655.000.
Kehadiran Raffi Ahmad dalam acara (event attendance): Rp2.521.329.200.
Penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717: Rp144.423.600.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025–2026)
Tiga paket pengadaan KKP terdiri atas:
- Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut: Rp3.596.955.000.
Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk pembangunan BINS: Rp3.600.000.000.
Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara di Natuna: Rp3.600.000.000.
Jika seluruh paket tersebut dijumlahkan, total anggaran pengadaan jasa pemengaruh melalui PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
ICW menilai temuan ini perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan belanja negara, terutama terkait transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, serta penerapan prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
(ameera/arrahmah.id)