GAZA (Arrahmah.id) - Hanya satu hari setelah perjanjian penghentian perang di Jalur Gaza ditandatangani, 'Israel' buru-buru melanggarnya dengan dalih pihak Palestina tidak mematuhi kesepakatan untuk menyerahkan jenazah para tahanan 'Israel' yang tewas.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menggunakan kekerasan untuk melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina.
Dalam pelanggaran pertamanya terhadap perjanjian itu, 'Israel' menewaskan tujuh warga Palestina di Jalur Gaza dan mengumumkan akan menutup perbatasan Rafah mulai hari ini. 'Israel' juga hanya akan mengizinkan 300 truk bantuan masuk, setengah dari jumlah yang telah disepakati, dengan alasan Hamas belum menyerahkan jenazah para tahanan 'Israel'.
'Israel' juga memberi tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pasokan gas dan bahan bakar hanya akan diizinkan masuk dalam jumlah terbatas. Sementara itu, keluarga para tahanan 'Israel' mendesak pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan tahap-tahap berikutnya dari kesepakatan sebagai bentuk protes atas tidak diserahkannya jenazah.
Menurut laporan harian Yedioth Ahronoth, seorang pejabat politik 'Israel' mengatakan bahwa kegagalan mengembalikan jenazah dapat menggagalkan seluruh kesepakatan, dan sebuah tim khusus telah dibentuk untuk mencari sisa jasad para tahanan.
Namun, perkembangan paling signifikan datang dari Trump sendiri, yang menyatakan bahwa “tahap kedua dari kesepakatan telah dimulai.”
Ia menambahkan bahwa pejabat-pejabat tinggi AS telah memberi tahu Hamas bahwa kelompok itu harus segera melucuti senjatanya, atau Amerika akan memaksakannya dengan kekerasan.
Ancaman tersebut menimbulkan keraguan besar terhadap masa depan kesepakatan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dicapai, setelah menelan puluhan ribu korban sipil dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza.
Namun menurut analis politik Palestina, Dr. Iyad al-Qarra, ancaman Trump tidak lebih dari upaya untuk menyenangkan 'Israel'. Trump, katanya, dikenal gemar mengeluarkan ancaman keras sebelum akhirnya menariknya kembali. “Dia sendiri pernah mengatakan bahwa senjata perlawanan saat ini justru diarahkan kepada kelompok-kelompok bersenjata di dalam Gaza,” ujar al-Qarra dalam program Masar al-Ahdath Al Jazeera Arabic.
Menurutnya, tahap kedua yang disebut Trump sebenarnya mencakup beberapa poin yang saling berkaitan, seperti penarikan pasukan pendudukan, rekonstruksi Gaza, dan pembentukan komite administrasi untuk mengelola wilayah tersebut.
Karena itu, AS dan 'Israel' tidak bisa hanya berfokus pada isu pelucutan senjata, sementara poin-poin penting lain diabaikan. Terlebih, Hamas dalam tanggapannya terhadap rencana Trump sejak awal hanya menyetujui penghentian perang dengan imbalan pertukaran tahanan.
Al-Qarra menambahkan bahwa Hamas telah mengaitkan isu senjata dengan perundingan jangka panjang yang dapat membuka jalan bagi gencatan yang lebih permanen. “Tidak ada satu pun faksi perlawanan yang akan menyerahkan senjatanya selama pendudukan 'Israel' masih ada, baik di Gaza maupun di seluruh Palestina,” tegasnya.
Tekanan Baru terhadap Hamas
Sementara itu, dosen ilmu politik Universitas Birzeit, Dr. Ghassan al-Khatib, menilai ancaman Trump bertujuan mendorong kedua pihak melanjutkan pelaksanaan sisa kesepakatan. Ia mengungkapkan bahwa Hamas sejauh ini baru menyetujui dua dari dua puluh poin rencana Trump, yakni pertukaran tahanan dan pembentukan pemerintahan teknokrat untuk mengelola Gaza.
“Dengan pernyataannya, Trump mencoba melunakkan posisi Hamas menjelang putaran negosiasi berikutnya yang jelas tidak akan mudah,” kata al-Khatib. Ia memperkirakan bahwa 'Israel', AS, dan para mediator akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas setelah kelompok itu menyerahkan para tahanan 'Israel'.
Tekanan itu, katanya, bisa berupa perang psikologis, pengurangan bantuan kemanusiaan, bahkan serangan terbatas terhadap posisi atau anggota Hamas, seperti yang terjadi di Lebanon.
Pakar urusan 'Israel' Dr. Muhannad Mustafa sependapat, namun menilai ancaman Trump sebenarnya ditujukan kepada para mediator regional, karena rencana tersebut memang memberi mandat kepada “mitra kawasan” untuk menangani isu pelucutan senjata Gaza.
Isu Strategis bagi 'Israel'
Menurut Mustafa, senjata Hamas kini menjadi masalah keamanan inti bagi Israel setelah pembebasan tahanan mereka. 'Israel', katanya, tahu bahwa mereka tidak bisa mencampuri urusan Gaza atau membangun kembali wilayah itu tanpa memastikan Hamas dilucuti.
Pelucutan senjata, menurutnya, telah menjadi tujuan strategis utama 'Israel' dalam perang ini, dan kegagalan mencapainya akan dianggap kekalahan besar secara politik dan militer.
Ia menggambarkan tiga kemungkinan skenario:
-
Hamas menguasai separuh Gaza, sementara 'Israel' menempati separuh lainnya, memungkinkan Hamas membangun kembali kekuatannya.
-
Pelucutan senjata dilakukan secara paksa melalui tekanan para mediator.
-
Dibentuk pemerintahan sipil tanpa pelucutan senjata, skenario yang paling ditakuti 'Israel'.
Akhirnya, Mustafa menyimpulkan bahwa pengurangan bantuan dan penutupan perbatasan Rafah adalah pesan tegas dari 'Israel', bahwa mereka tidak akan bernegosiasi atas satu pun poin dalam rencana tersebut, terutama soal pelucutan senjata. (zarahamala/arrahmah.id)