WASHINGTON (Arrahmah.id) - Bishara Bahbah, pemimpin Americans for Peace Foundation, memprediksi bahwa opsi penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat kini telah dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, skala mobilisasi militer saat ini memperkuat dugaan tersebut, mengingat pengiriman kapal induk dan kapal perusak tidak dilakukan tanpa niat yang nyata. Bahbah cenderung berpendapat bahwa Amerika Serikat sedang bergerak menuju rencana serangan terhadap Iran.
Pernyataan ini disampaikan Bahbah dalam program "Al-Masa’iya" di Al-Jazeera Mubasher, menanggapi komentar Presiden AS Donald Trump yang menyebut bahwa Pemimpin Tertinggi Iran "seharusnya merasa khawatir," di tengah laporan mengenai kemungkinan pembatalan pertemuan antara Washington dan Teheran. Bahbah juga menyoroti pertemuan baru-baru ini antara pejabat AS dan 'Israel', termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kepala Staf Militer, yang sepenuhnya berfokus pada Iran. Hal ini menunjukkan bahwa isu Iran merupakan prioritas utama bagi administrasi AS saat ini.
Namun, fokus besar AS terhadap Iran ini dinilai berdampak negatif pada penanganan krisis Gaza. Bahbah menjelaskan bahwa 'Israel' terus melakukan eskalasi militer dengan tujuan menghambat kemajuan politik atau administratif di wilayah tersebut. 'Israel' dianggap berupaya melumpuhkan pergerakan warga Palestina, menggagalkan tugas Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, serta mencegah terciptanya kondisi yang diperlukan untuk pemulihan kehidupan normal maupun peluncuran proses rekonstruksi.
Lebih lanjut, Bahbah menyatakan bahwa Israel berupaya sekuat tenaga untuk menghalangi keberhasilan jalur perdamaian di Gaza melalui serangan harian yang menyebabkan meningkatnya jumlah korban jiwa dan luka-luka. Ia juga mengkritik apa yang ia sebut sebagai "penghinaan sistematis" terhadap warga Palestina di pintu perbatasan, khususnya di perbatasan Rafah, di mana pergerakan masuk dan keluar sangat dibatasi serta para pelancong harus menjalani interogasi yang berkepanjangan.
Meskipun kebijakan tersebut sangat keras, Bahbah menegaskan bahwa hal itu tidak akan berhasil mematahkan kemauan rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kembali Gaza dan berdirinya pemerintahan Palestina yang independen serta dihormati adalah suatu keniscayaan. Menurutnya, tekanan internasional harus mencakup wilayah Gaza dan Tepi Barat hingga tercapainya pendirian negara Palestina.
Mengenai proses rekonstruksi, Bahbah menyebutkan bahwa salah satu isu fundamental yang muncul adalah persoalan persenjataan Hamas. Ia mencatat bahwa sejak Oktober lalu, belum ada pihak yang menjalin dialog serius dengan Hamas mengenai masalah ini, meskipun gerakan tersebut diklaim bersedia untuk duduk di meja perundingan. Ia juga mengkritik ketidakseimbangan dalam menangani berbagai berkas politik dan menganggap pengambilan keputusan di AS kini terpusat pada lingkaran sempit, bukan dalam kerangka institusi pembuatan kebijakan yang terintegrasi.
Terkait posisi 'Israel', Bahbah menilai Tel Aviv saat ini tidak memiliki motivasi nyata untuk memasuki proses perdamaian, terutama karena pergeseran opini publik Israel ke arah "kanan yang sangat ekstrem" dan kesiapan AS untuk melaksanakan operasi militer yang melayani kepentingan 'Israel' di kawasan. 'Israel', dalam pandangannya, justru merasa nyaman dalam suasana ketegangan dan ketidakstabilan di Timur Tengah. Meski demikian, Bahbah meyakini Presiden AS masih tertarik pada proses perdamaian di Gaza dan berharap proses tersebut meluas ke Tepi Barat guna menghentikan pemukiman serta mencegah aneksasi tanah Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)