WASHINGTON (Arrahmah.id) - Sejumlah pejabat Amerika Serikat mengungkapkan rencana ambisius Washington untuk memulai pembicaraan langsung dengan Hamas terkait pelucutan senjata dan pemberian pengampunan (amnesti). Laporan yang pertama kali dikutip oleh Reuters pada Kamis (15/1/2026) dini hari ini, menandai babak baru dalam upaya diplomatik AS untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza.
Para pejabat tersebut menyatakan bahwa fokus utama pembicaraan adalah transisi Gaza menuju fase pelucutan senjata total. AS juga berencana berdiskusi dengan pemerintah 'Israel' mengenai format program amnesti yang akan diberikan kepada anggota Hamas sebagai bagian dari penyelesaian politik.
Washington dijadwalkan akan mengumumkan keputusan krusial mengenai masa depan Gaza dalam forum ekonomi dunia di Davos. Selain itu, informasi mengenai pengerahan "Pasukan Stabilitas Internasional" di Gaza diperkirakan akan dirilis dalam dua pekan ke depan.
Presiden Donald Trump dilaporkan akan memilih secara pribadi anggota "Dewan Perdamaian" Gaza. Undangan untuk berpartisipasi dalam dewan tersebut telah dikirimkan kepada pihak-pihak terkait pada Rabu (14/1).
Utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengonfirmasi dimulainya Fase Kedua dari rencana 20 poin Presiden Trump. Fase ini mencakup peralihan dari gencatan senjata menuju pelucutan senjata secara penuh, pembentukan pemerintahan teknokratis bertajuk "Komite Nasional Administrasi Gaza", dan roses rekonstruksi besar-besaran di Jalur Gaza.
Witkoff menegaskan bahwa AS mengharapkan kepatuhan penuh dari Hamas, termasuk penyerahan jasad tawanan 'Israel' terakhir yang masih ditahan. Ia juga mengapresiasi peran mediasi Qatar, Mesir, dan Turki yang dianggap krusial dalam mencapai kemajuan yang ia sebut sebagai "pencapaian bersejarah."
Kantor Berita Qatar melaporkan bahwa Doha berharap dimulainya Fase Kedua ini dapat mempermanenkan gencatan senjata. Mesir, Qatar, dan Turki melalui pernyataan bersama juga menyambut baik rampungnya pembentukan komite teknokratis Palestina yang akan dipimpin oleh Ali Shaath.
Ketiga negara tersebut menekankan pentingnya komitmen semua pihak untuk menjamin masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan serta dimulainya pembangunan kembali infrastruktur Gaza yang hancur total akibat perang.
Perang yang meletus pada Oktober 2023 tersebut tercatat telah berlangsung selama dua tahun dan mengakibatkan lebih dari 70.000 warga Palestina gugur, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, sebelum akhirnya kesepakatan gencatan senjata tercapai pada Oktober 2025 melalui mediasi intensif. (zarahamala/arrahmah.id)