WASHINGTON (Arrahmah.id) - Sejumlah analis dan jurnalis menilai bahwa pengakuan lebih dari 150 negara anggota PBB terhadap negara Palestina tak akan otomatis membawa perubahan nyata bagi rakyat Palestina, kecuali jika diiringi dengan tekanan politik yang konkret. Apalagi, posisi PBB sendiri dianggap lemah di hadapan Amerika Serikat dan sekutunya, 'Israel'.
David Colum Lynch, jurnalis senior urusan internasional, menyebut bahwa langkah negara-negara sekutu AS seperti Inggris dan Kanada untuk mengakui Palestina jelas bikin Washington risih. Amerika kini terlihat makin terisolasi, berdiri sendirian bersama Tel Aviv, menghadapi gelombang konsensus global yang mendorong solusi dua negara.
Tapi, Lynch mengingatkan, tekanan semacam itu justru bisa memicu Presiden AS Donald Trump untuk bereaksi keras, termasuk dengan mengulang manuver lamanya: memangkas dana yang mengalir ke PBB, seperti pernah dilakukannya terhadap lembaga-lembaga internasional lain.
Dalam bincang di program “Jendela Khusus dari Washington”, yang bertepatan dengan Konferensi Internasional untuk Implementasi Solusi Dua Negara di bawah kepemimpinan Saudi dan Prancis, Lynch menegaskan bahwa pengakuan negara-negara itu masih berupa wacana diplomatik. Belum ada langkah resmi yang diterjemahkan menjadi keputusan PBB.
Ia juga menyoroti kegelisahan seputar pidato Trump yang dijadwalkan hari ini di Majelis Umum PBB. Dunia menanti bagaimana reaksinya terhadap arus dukungan internasional bagi Palestina.
Sementara itu, Gedung Putih tampaknya tak peduli dengan seruan Sekjen PBB Antonio Guterres yang meminta seluruh negara mengakui Palestina untuk memperkuat prinsip dua negara. Menurut Lynch, baik Trump maupun Menlu AS Marco Rubio sengaja mengabaikan Guterres, tak pernah bertemu dengannya sejak pemerintahan Trump mulai berjalan. Keduanya bahkan disebut menunggu masa jabatan Guterres selesai tahun depan, demi mendorong orang yang lebih sejalan dengan agenda Trump untuk memimpin PBB.
Tak heran jika Trump beberapa hari lalu melontarkan penolakan keras terhadap gelombang pengakuan Palestina itu. Ia menyebutnya sebagai “hadiah bagi teroris” dan menilai langkah itu hanya akan makin mempersulit situasi di Timur Tengah.
Di sisi lain, Direktur Lembaga Media Palestina, Ibrahim al-Madhoun, mengingatkan bahwa pengakuan internasional saja tak akan menghentikan “genosida di Gaza”, “proses Yahudisasi Yerusalem”, ataupun “ekspansi permukiman ilegal” 'Israel'. Ia menekankan pentingnya aksi nyata, tekanan internasional yang lebih serius, serta persatuan di kalangan Palestina sendiri, disertai dengan sikap Arab yang lebih tegas terhadap 'Israel'. (zarahamala/arrahmah.id)