WASHINGTON (Arrahmah.id) - Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan pembentukan "Board of Peace" (Dewan Perdamaian) untuk Jalur Gaza pada Kamis (15/1/2026). Dalam pernyataannya melalui Truth Social, Trump menegaskan bahwa dewan ini akan mengawasi transisi Gaza menuju "kesepakatan demiliterisasi komprehensif" dengan dukungan penuh dari mediator regional yakni Mesir, Turki, dan Qatar. Trump sendiri yang akan menjabat sebagai ketua dewan tersebut, didampingi oleh Nickolay Mladenov, mantan koordinator perdamaian PBB untuk Timur Tengah, sebagai Perwakilan Tinggi.
Sebagai motor penggerak di lapangan, Trump menunjuk "Komite Nasional untuk Administrasi Gaza," sebuah pemerintahan teknokratis yang terdiri dari 15 pemimpin Palestina ahli. Meskipun Trump menyebut anggota dewan ini sebagai "yang paling bergengsi yang pernah ada," identitas mereka telah bocor lebih awal melalui laporan Middle East Eye. Komite ini dipimpin oleh Ali Shaath dan mencakup nama-nama spesialis seperti Aed Yaghi (Kesehatan), Bashir Al-Rayes (Keuangan), dan Hanaa Tarzi (Bantuan dan Solidaritas).
Langkah diplomatik ini mendapatkan lampu hijau dari berbagai pihak, termasuk faksi Hamas yang menyatakan tidak keberatan dengan nama-nama teknokrat yang diusulkan. Spanyol turut memuji langkah ini sebagai "titik terang" untuk memulihkan persatuan Palestina dan meringankan bencana kemanusiaan. Mesir juga mengonfirmasi bahwa mayoritas faksi Palestina telah sepakat untuk mendukung komite teknokratis ini, membuka jalan bagi pelaksanaan Fase Kedua rencana perdamaian 20 poin milik Trump.
Namun, tantangan yang dihadapi dewan ini sangat masif. Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Jorge Moreira da Silva, memperingatkan bahwa terdapat lebih dari 66 juta ton puing bangunan di Gaza akibat kehancuran oleh militer 'Israel', setara dengan kapasitas 3.000 kapal kontainer. PBB memperkirakan butuh waktu lebih dari tujuh tahun hanya untuk membersihkan reruntuhan tersebut, di tengah kondisi musim dingin yang ekstrem dan trauma mendalam yang dialami 39.000 anak yang telah kehilangan orang tua.
Meskipun fase baru ini menjanjikan rekonstruksi, situasi keamanan tetap kritis. Sejak gencatan senjata dimulai Oktober lalu, hampir 450 warga Palestina tewas akibat pelanggaran yang terus berlanjut. Fokus utama Komite Nasional di bawah kepemimpinan Ali Shaath dalam waktu dekat adalah memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara masif guna mengatasi kelaparan dan penyakit yang mengancam 2,4 juta jiwa penduduk Gaza yang sedang "mati perlahan" di bawah reruntuhan. (zarahamala/arrahmah.id)