GAZA (Arrahmah.id) - Situs berita Axios melaporkan, mengutip pejabat Amerika Serikat dan 'Israel', bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump berupaya memanfaatkan krisis para pejuang Hamas yang terjebak di wilayah yang dikuasai pasukan pendudukan 'Israel' di Jalur Gaza, guna mengembangkan model pelucutan senjata gerakan tersebut.
Menurut laporan itu, pejabat-pejabat Amerika dalam beberapa hari terakhir mencoba menyempitkan jurang perbedaan mengenai krisis para pejuang Hamas. Atas permintaan Washington, Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin turut bergabung dalam upaya mediasi terkait isu tersebut.
Axios menyebutkan bahwa pemerintahan Trump mengajukan proposal kepada 'Israel', yang berisi tawaran agar para pejuang Hamas menyerahkan diri dan senjata mereka kepada pihak ketiga, dengan imbalan amnesti dari 'Israel', asalkan mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas militer.
Rencana tersebut juga mencakup pemindahan para pejuang ke wilayah di bawah kendali Hamas serta penghancuran terowongan setelah proses penyerahan berlangsung. Menurut Axios, ide itu diajukan oleh Washington sebagai model potensial untuk pelucutan senjata Hamas secara damai.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada situs tersebut bahwa posisi 'Israel' tetap keras seperti biasa, namun “kami masih berada di tengah proses negosiasi.” Pejabat lain meminta agar 'Israel' tidak membiarkan isu taktis seperti krisis Rafah menghalangi tujuan strategis berupa kesepakatan Gaza.
Sementara itu, seorang pejabat 'Israel' menyebut bahwa pemerintah Benjamin Netanyahu bekerja sama dengan AS, tetapi belum menyetujui semua unsur proposal tersebut. Ia menegaskan bahwa nasib para pejuang Hamas di terowongan Rafah hanyalah “antara tewas atau menyerah dan ditahan,” serta menambahkan bahwa izin jalur aman bagi sebagian pejuang akan bergantung pada pengembalian jenazah tentara Hadar Goldin.
Sebelumnya, harian Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata 'Israel', Eyal Zamir, menyatakan kesediaannya untuk memperbolehkan sekitar 200 pejuang Palestina keluar dari Rafah sebagai imbalan atas pengembalian jenazah Goldin, yang ditahan oleh Brigade al-Qassam sejak 2014.
Sementara itu, Channel 12 Israel mengungkapkan bahwa rencana untuk mengizinkan para pejuang yang terjebak di Rafah melintasi “garis kuning” menuju wilayah di bawah kendali Hamas dengan syarat menyerahkan senjata mereka telah memicu kemarahan politik di Tel Aviv. Akibat tekanan tersebut, kantor Netanyahu memutuskan bahwa para pejuang tersebut harus tetap berada di wilayah yang dikuasai 'Israel'-. (zarahamala/arrahmah.id)