TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Menteri Keamanan 'Israel' Itamar Ben-Gvir menyangkal eksistensi rakyat dan bangsa Palestina. Penyangkalannya disampaikan menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB tentang implementasi tahap selanjutnya dari rencana perdamaian Gaza yang ditengahi Amerika Serikat (AS).
Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara pada hari Senin (17/11/2025) atas resolusi yang dirancang oleh AS dan didukung oleh beberapa negara Arab dan Muslim, yang mereka katakan "menawarkan jalan menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina."
Dalam unggahan panjang di X pada hari Sabtu (15/11), Ben-Gvir, yang juga pemimpin partai ultranasionalis Otzma Yehudit, mengeklaim: "Tidak ada yang namanya 'bangsa Palestina'."
"Bangsa itu sebuah rekaan tanpa dasar sejarah, arkeologi, atau fakta," lanjut dia, seperti dikutip dari Russia Today (16/11).
"Kumpulan imigran dari negara-negara Arab ke tanah 'Israel' bukanlah sebuah bangsa, dan mereka tentu saja tidak pantas mendapatkan imbalan atas terorisme, pembunuhan, dan kekejaman yang telah mereka sebarkan di mana-mana, terutama di Gaza," tulisnya, seraya menambahkan bahwa satu-satunya solusi nyata untuk konflik ini adalah mendorong emigrasi sukarela.
Menteri Keuangan 'Israel' Bezalel Smotrich mengeluarkan seruan serupa. Dia mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menegaskan kepada seluruh dunia bahwa negara Palestina tidak akan pernah didirikan.
Negara Palestina saat ini diakui oleh 157 negara di dunia, termasuk empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Meskipun Netanyahu mengatakan pada bulan September bahwa "tidak akan ada negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan", dia sebelumnya telah menjauhkan diri dari Ben-Gvir dan Smotrich, yang keduanya dilaporkan dikeluarkan dari kabinet perang Netanyahu.(hanoum/arrahmah.id)