GAZA (Arrahmah.id) - Gerakan Perlawanan Palestina Hamas menyerukan kepada Washington untuk menekan 'Israel' agar mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata, termasuk membuka perlintasan perbatasan serta mengizinkan masuknya bantuan dan sarana tempat tinggal ke Jalur Gaza.
Seruan ini muncul seiring dengan desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sekitar 200 organisasi bantuan internasional yang meminta komunitas internasional menekan 'Israel' agar mencabut pembatasan yang menghambat kerja-kerja kemanusiaan di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera Arabic.
Dalam pernyataan pers, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan bahwa kematian anak-anak yang terus terjadi di Gaza, yang terbaru adalah seorang bayi di Khan Yunis, akibat cuaca dingin ekstrem dan ketiadaan tempat berlindung yang layak, merupakan kejahatan nyata yang dilakukan oleh 'Israel'.
Ia menyerukan tindakan yang serius dan sungguh-sungguh dari komunitas internasional untuk segera memberikan bantuan kepada Gaza sebelum bencana kemanusiaan semakin memburuk dan lebih banyak warga Palestina meninggal akibat dingin, ketiadaan tempat tinggal, serta kurangnya bahan pemanas.
Qassem juga mendesak pemerintah Amerika Serikat dan Presiden Trump untuk menekan 'Israel' agar mematuhi ketentuan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober.
Pada Kamis (18/12/2025), Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan kematian seorang bayi Palestina akibat hipotermia parah. Dalam pernyataannya, kementerian menjelaskan bahwa bayi berusia satu bulan bernama Saeed Asaad Abdeen meninggal dunia akibat cuaca dingin ekstrem.
Dengan kematian tersebut, jumlah korban yang meninggal setelah dirawat di rumah sakit akibat gelombang dingin dan kondisi cuaca ekstrem di seluruh Gaza meningkat menjadi 13 orang, menurut laporan Anadolu Agency.
Seruan Mendesak dari PBB dan LSM
Dalam perkembangan terkait, PBB dan lebih dari 200 organisasi bantuan lokal dan internasional mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak komunitas internasional “untuk mengambil tindakan segera dan konkret guna menekan otoritas 'Israel' agar mencabut seluruh hambatan, termasuk proses pendaftaran baru bagi LSM internasional (INGO), yang terus melemahkan operasi kemanusiaan di Wilayah Palestina yang Diduduki, atau berisiko menyebabkan runtuhnya respons kemanusiaan, khususnya di Jalur Gaza.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa INGO, yang bekerja erat bersama PBB dan organisasi Palestina, “merupakan pilar utama operasi kemanusiaan di Wilayah Palestina yang Diduduki,” dengan total penyaluran bantuan sekitar 1 miliar dolar AS setiap tahunnya.
“Pencabutan izin operasi INGO di Gaza akan berdampak katastrofik terhadap akses layanan dasar dan esensial,” bunyi pernyataan itu. “INGO mengelola atau mendukung sebagian besar rumah sakit lapangan, pusat layanan kesehatan primer, respons darurat tempat tinggal, layanan air dan sanitasi, pusat stabilisasi gizi bagi anak-anak dengan gizi buruk akut, serta kegiatan penjinakan ranjau yang krusial.”
Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa puluhan organisasi internasional terancam dicabut izin operasinya pada akhir tahun ini, yang akan menimbulkan dampak sangat buruk.
“Mereka harus segera membalikkan kebijakan yang menghambat operasi kemanusiaan dan memastikan organisasi kemanusiaan dapat bekerja tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Bantuan penyelamat nyawa harus diizinkan menjangkau warga Palestina tanpa penundaan lebih lanjut,” tegas pernyataan itu. Organisasi-organisasi tersebut juga menekankan bahwa “akses kemanusiaan bukanlah pilihan, bukan bersyarat, dan bukan isu politik,” serta bahwa “bantuan penyelamat nyawa harus segera diizinkan masuk kepada warga Palestina tanpa penundaan lebih lanjut.” (zarahamala/arrahmah.id)