TEL AVIV (Arrahmah.id) – Perdana Menteri I’srael’ Benjamin Netanyahu berencana mengirim delegasi ke Doha pada Senin mendatang untuk mendorong negosiasi gencatan senjata di Gaza, setelah menerima undangan dari para mediator.
Pada Sabtu malam, Netanyahu menggelar pertemuan untuk mengevaluasi perkembangan perundingan terkait pertukaran tawanan dengan Hamas. Ia juga dijadwalkan memimpin rapat kabinet keamanan (kabinett) pada Minggu.
Di tengah kebuntuan negosiasi, laporan media ‘Israel’ menyebut pemerintah telah menginstruksikan militer bersiap kembali berperang. Namun, seorang pejabat keamanan memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat membahayakan nyawa tawanan.
Tekanan dari Keluarga Tawanan
Keluarga tawanan ‘Israel’ yang ditahan di Gaza menuduh Netanyahu menghambat upaya pembebasan kerabat mereka dengan sengaja membekukan negosiasi dan membubarkan tim perundingan. Mereka menilai Netanyahu lebih mementingkan kepentingan politiknya dibanding keselamatan para tawanan.
Menurut mereka, satu-satunya solusi adalah melalui pertukaran dalam satu kesepakatan besar. Mereka juga mendesak Presiden AS Donald Trump agar tidak membiarkan Netanyahu mempertaruhkan nyawa tawanan demi kepentingan pribadi.
Dalam konferensi pers di Tel Aviv, Einav Tzingauker, ibu salah satu tawanan, menyatakan bahwa melanjutkan perang hanya akan menguntungkan Netanyahu, bukan ‘Israel’. Ia menyerukan aksi protes untuk menekan pemerintah agar segera menyelamatkan para tawanan.
Sebagai bagian dari tekanan publik, keluarga tawanan dan kelompok oposisi mulai menggelar demonstrasi serta aksi duduk di depan Kementerian Pertahanan di Tel Aviv sejak Sabtu malam, menuntut langkah konkret dari pemerintah.
Inisiatif AS
Di sisi lain, media ‘Israel’ melaporkan bahwa AS mengusulkan pembebasan 10 tawanan dalam kondisi hidup sebagai bagian dari upaya baru. Namun, Israel disebut belum terlibat langsung dalam perundingan terkait inisiatif tersebut.
Menanggapi hal itu, Netanyahu melalui unggahan di platform X mengucapkan terima kasih kepada Trump atas “dukungan beraninya terhadap ‘Israel’ dalam perang melawan Hamas.”
Sementara itu, Hamas menuduh pemerintah ‘Israel’ melakukan kejahatan perang dengan membiarkan dua juta warga Gaza kelaparan, termasuk tawanan ‘Israel’ yang berada di wilayah tersebut. Hamas juga menegaskan bahwa Netanyahu bertanggung jawab atas penderitaan mereka akibat kebijakan pengepungan yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan.
