KAIRO (Arrahmah.id) - Pertemuan tidak langsung antara Hamas dan 'Israel' resmi dimulai di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan fokus pada pembahasan pertukaran tahanan dalam kerangka rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, perundingan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kredibilitas jaminan Amerika dan keseriusan 'Israel' dalam memenuhi komitmennya.
Dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, Turki, dan Amerika Serikat, kedua pihak membahas gencatan senjata sementara sebagai langkah awal menuju penghentian total serangan, penarikan pasukan 'Israel', dan pertukaran tahanan secara menyeluruh.
Menurut laporan The Washington Post, Hamas menuntut agar 'Israel' menarik pasukannya dari wilayah padat penduduk untuk memudahkan proses pencarian dan pemindahan tahanan. Hamas juga meminta jaminan tertulis dari Washington bahwa 'Israel' tidak akan melanjutkan serangannya setelah proses pertukaran dilakukan.
Pakar urusan 'Israel', Dr. Muhannad Mustafa, menjelaskan bahwa 'Israel' memandang kesepakatan ini belum final dan menggunakan operasi militernya sebagai pesan politik. Ia menilai 'Israel' hanya fokus pada tahap pertama kesepakatan, yakni pembebasan tahanan, yang dapat menjadi pencapaian politik penting bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang saat ini berstatus buronan di Mahkamah Pidana Internasional.
Sementara itu, analis politik Dr. Ghassan al-Khatib menyebut isu pertukaran tahanan sebagai satu-satunya poin yang disepakati Hamas, di samping pembentukan pemerintahan teknokrat di Gaza. Ia menilai 'Israel' dan Amerika berupaya membatasi pembahasan hanya pada mekanisme pelaksanaan poin tersebut tanpa membicarakan isu-isu lanjutan dalam rencana itu.
Direktur Pusat Studi Politik Yerusalem, Areib al-Rantawi, menegaskan bahwa ada tiga syarat utama yang diajukan Hamas untuk keberhasilan perundingan: jaminan langsung dari Presiden Trump bahwa 'Israel' tidak akan melanjutkan agresinya, penarikan pasukan dari wilayah berpenduduk, dan pembebasan sejumlah pemimpin perlawanan dari penjara 'Israel'. Ia mengingatkan rendahnya kepercayaan Palestina terhadap jaminan Amerika, mengutip kegagalan serupa pada 1982 yang berujung pada tragedi Sabra dan Shatila.
Dari sisi Amerika, analis Partai Republik Adolfo Franco menyatakan bahwa pertemuan ini bukan negosiasi, melainkan implementasi 21 poin dalam rencana Trump, dengan fokus utama pada pembebasan tahanan. Ia memperingatkan bahwa menganggapnya sebagai negosiasi terbuka dapat menggagalkan proses tersebut.
Dr. Mustafa menambahkan bahwa sejumlah analis 'Israel' justru menyatakan kepercayaan lebih besar terhadap Hamas dibanding Netanyahu, berdasarkan pengalaman sebelumnya pada Januari 2025, ketika Hamas menepati seluruh komitmennya, sementara 'Israel' tidak.
Sementara itu, Dr. al-Khatib menolak mengandalkan jaminan Amerika, menyebut Washington bukan pihak netral karena rencana Trump disebutnya merepresentasikan kepentingan 'Israel' dalam bingkai Amerika. Ia memperkirakan bahwa jika tahap pertama terlaksana, 'Israel' akan melanjutkan serangan terbatas dan tetap mempertahankan keberadaan militernya di dan sekitar Gaza untuk menekan Hamas. (zarahamala/arrahmah.id)