NEW YORK (Arrahmah.id) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin malam (17/11/2025) waktu New York, menyetujui resolusi revisi yang diajukan Amerika Serikat untuk mendukung rencana Presiden Donald Trump dalam mengakhiri perang di Gaza. Sebanyak 13 negara memberikan suara setuju, sementara Rusia dan Cina abstain tanpa menggunakan hak veto. Resolusi tersebut menyerukan penerapan penuh rencana AS dan mempertahankan gencatan senjata yang berlaku.
Resolusi 2803 secara formal mengadopsi rencana 20 poin pemerintahan Trump untuk fase pascaperang Gaza. Melalui mekanisme ini, dibentuk sebuah Peace Council atau Dewan Perdamaian dengan status hukum internasional yang akan mengawasi rekonstruksi dan tata kelola transisi di Jalur Gaza.
Dokumen tersebut juga membuka peluang bagi pembentukan badan-badan operasional internasional untuk menjalankan pemerintahan sementara, layanan publik, serta pengelolaan perbatasan. Bantuan kemanusiaan diwajibkan mengalir kembali melalui koordinasi dengan Dewan Perdamaian dan hanya untuk kebutuhan sipil. Resolusi juga mendorong Bank Dunia dan lembaga keuangan global menyediakan pendanaan rekonstruksi.
Selain itu, resolusi meminta pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional dengan komando terpadu yang menerima mandat disarmament, perlindungan sipil, pelatihan kepolisian Palestina, pengamanan jalur kemanusiaan, serta pemantauan gencatan senjata. Penarikan bertahap pasukan 'Israel' dari Gaza akan dilakukan seiring pengambilalihan kendali keamanan oleh pasukan internasional. Masa tugas Dewan Perdamaian dan kehadiran internasional ditetapkan hingga 31 Desember 2027, kecuali diperpanjang oleh Dewan Keamanan.
Rusia menilai resolusi tersebut tidak memuat komitmen jelas pada solusi dua negara dan memperingatkan bahwa struktur yang diusulkan dapat memperdalam pemisahan Gaza–Tepi Barat. Cina menyampaikan bahwa rancangan tersebut tidak menjamin kedaulatan Palestina dan menempatkan masyarakat Palestina di luar pengambilan keputusan.
Dari pihak Palestina, Otoritas Palestina menyambut resolusi dan menyatakan kesiapan untuk mengambil peran penuh dalam implementasi, termasuk koordinasi dengan AS dan negara-negara kawasan. Sebaliknya, Hamas menolak resolusi tersebut, menudingnya sebagai bentuk perwalian asing atas Gaza dan upaya mencapai tujuan 'Israel' melalui jalur politik setelah gagal secara militer. Jihad Islam turut menolak dan menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak rakyat Palestina untuk menolak pendudukan.
Reaksi di 'Israel' terbelah. Mantan menteri Avigdor Lieberman menyebut keputusan itu sebagai kegagalan pemerintah karena membuka jalan bagi negara Palestina. Sementara Duta Besar 'Israel' untuk PBB Danny Danon menyatakan dukungan atas fokus resolusi terhadap pelucutan senjata Hamas.
Meskipun resolusi menetapkan kerangka kerja komprehensif untuk masa depan Gaza, penerapannya diperkirakan menghadapi hambatan besar, termasuk penolakan kelompok perlawanan Palestina untuk melucuti senjata tanpa adanya kemerdekaan dan keberatan internal 'Israel' terhadap jalur menuju kenegaraan Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)