GAZA (Arrahmah.id) - Perkembangan situasi di lapangan di Jalur Gaza menunjukkan bahwa 'Israel' kembali menerapkan pola operasi yang sudah familier dengan dalih keamanan. Menurut para analis, langkah ini merupakan upaya untuk mendefinisikan ulang kesepakatan gencatan senjata agar selaras dengan agenda militer dan politiknya.
Pengamat politik Ahmad Al-Tanani mengatakan bahwa perilaku 'Israel' kini mudah dibaca, karena “bank target” mereka kembali menyasar keluarga-keluarga yang mengungsi di tenda-tenda. 'Israel', katanya, terus menolak memulangkan warga yang terusir ke rumah mereka.
Dalam keterangannya kepada Al Jazeera, Al-Tanani menilai Tel Aviv berusaha mengubah gencatan senjata menjadi “kesepakatan menyerah” yang memungkinkan mereka melanjutkan agresi tanpa konsekuensi militer maupun tekanan internasional.
Di lapangan, Rumah Sakit Spesialis Kuwait di Gaza selatan melaporkan lima orang tewas, termasuk dua anak, akibat serangan drone 'Israel' pada Rabu malam (3/12/2025) yang menghantam deretan tenda para pengungsi di kawasan Mawasi, Khan Yunis.
Media penyiaran 'Israel' melaporkan bahwa serangan di Khan Yunis itu terjadi menyusul insiden di Rafah, di mana empat tentara dari Brigade Golani dan Divisi Gaza terluka, salah satunya kritis, dalam bentrokan dengan pejuang Palestina.
Adapun tujuan eskalasi terbaru ini, menurut Al-Tanani, terkait langsung dengan agenda politik Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu. Ia menilai Netanyahu memanfaatkan darah warga Palestina sebagai bahan kampanye, seraya mencoba masuk ke tahap kedua operasi hanya jika mampu memastikan pelucutan senjata dan pembongkaran struktur perlawanan Palestina.
Namun, lanjutnya, kelompok perlawanan dan para mediator memahami strategi tersebut, dan kini menekan pemerintahan Amerika Serikat untuk menghentikan pelanggaran harian serta memastikan jalannya proses gencatan senjata sebagaimana yang telah disepakati, sehingga benar-benar menjadi penghentian tembakan, bukan kedok untuk agresi baru.
Sementara itu, pakar politik Universitas An-Najah, Raed Na’irat, mengaitkan eskalasi ini dengan kepentingan pribadi Netanyahu. Ia menyebut percakapan Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump mengandung “pertukaran kepentingan yang jelas”: Netanyahu menginginkan tekanan AS agar ia bisa mendapatkan amnesti dari presiden 'Israel', sementara Trump menuntut komitmen pada stabilitas gencatan senjata.
Na’irat menilai taruhan Netanyahu pada “adegan penyerahan diri” para pejuang di Rafah justru berbalik arah, sebagaimana tercermin dalam analisis media 'Israel' yang menyalahkannya karena menjadikan keamanan negara sebagai sandera konflik politik internal.
Mengenai sikap AS, Na’irat mengatakan Washington menginginkan kesepakatan yang stabil, tetapi tidak menunjukkan kemauan kuat untuk menekan Netanyahu menghentikan ancamannya, meskipun keduanya tampak berkoordinasi terkait apa yang disebut 'Israel' sebagai “insiden Rafah”.
Ia memperingatkan bahwa masa depan kesepakatan ini dan nyawa warga Palestina kini tersandera oleh krisis politik 'Israel', mulai dari kasus hukum Netanyahu hingga perselisihan soal wajib militer kelompok Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi).
Di sisi lain, Al-Tanani menegaskan bahwa kelompok perlawanan berkomitmen penuh pada isi kesepakatan, termasuk penyelesaian isu tahanan dan pemulangan jenazah, meski terus dihambat 'Israel'.
Ia mengatakan perlawanan bekerja di dua jalur: menahan diri agar 'Israel' tidak mendapat alasan untuk kembali melakukan pembantaian; dan menekan melalui mediator agar tahap kedua kesepakatan dijalankan, terutama pembukaan kembali perbatasan Rafah dan penyerahan pengelolaan Gaza kepada komisi Palestina independen.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat mencabut “kartu politik” yang dipegang Tel Aviv dan mencegahnya mengubah tahap berikutnya menjadi agresi baru di bawah payung “kekuatan internasional”. Ia menegaskan bahwa menjaga kesepakatan ini merupakan kepentingan nasional Palestina untuk mencegah realitas strategis yang lebih berbahaya bagi Gaza.
Sementara itu, surat kabar Yedioth Ahronoth mengutip sumber keamanan yang menyatakan bahwa militer 'Israel' kembali menyerang gudang senjata, pusat komando, dan bengkel produksi milik Hamas di berbagai wilayah Gaza.
Dalam laporan terpisah, Channel 12 Israel mengutip seorang pejabat yang menyebut insiden Rafah sebagai “pelanggaran serius”. Pejabat itu mengatakan Tel Aviv tengah berkoordinasi dengan Washington mengenai langkah yang harus diambil, dan telah menyampaikan gambaran tentang “tingkat risiko situasi” tersebut kepada AS. (zarahamala/arrahmah.id)