GAZA (Arrahmah.id) - Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam, Mohammad al-Hindi, mengatakan pada Selasa (14/10/2025) bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina belum menyetujui klausul apa pun terkait pelucutan senjata, dan menekankan bahwa mereka "tidak akan menerima ancaman perampasan senjata secara paksa."
Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh Al Jazeera, al-Hindi mengklarifikasi bahwa tidak ada klausul rahasia dalam perjanjian gencatan senjata, dan menyebut klaim "Israel" yang bertentangan sebagai "rumor tak berdasar."
Ia menambahkan bahwa upaya "Israel" untuk menghalangi implementasi perjanjian tersebut sudah diperkirakan.
Al-Hindi menekankan bahwa faksi-faksi perlawanan memantau secara ketat proses implementasi untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina terlindungi.
Pada 9 Oktober, mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa "Israel" dan Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, telah mencapai kesepakatan mengenai tahap pertama rencananya untuk menghentikan pertempuran dan bertukar tahanan. Kesepakatan tersebut menyusul negosiasi tidak langsung antara kedua belah pihak di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan partisipasi Turki, Mesir, dan Qatar, di bawah pengawasan AS.
Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, perlawanan Palestina menyerahkan 20 tahanan "Israel" hidup-hidup dan empat jenazah dari total 28 tahanan yang mereka miliki kepada "Israel", dengan upaya terus dilakukan untuk menemukan sisanya. Sebagai imbalannya, otoritas pendudukan membebaskan 1.968 tahanan Palestina, sementara mereka juga akan mengembalikan jenazah warga Palestina yang gugur di penjara-penjara "Israel" dan selama perang genosida. (haninmazaya/arrahmah.id)