GAZA (Arrahmah.id) - Kelompok Palestina Hamas pada Rabu (23/7/2025) telah menyerahkan responsnya terhadap proposal 'Israel' untuk gencatan senjata selama 60 hari di Gaza.
Menurut sumber dari Mesir yang mengetahui isi negosiasi, serta seorang sumber dari Hamas yang berbicara kepada Al-Araby Al-Jadeed, respons Hamas mencakup sejumlah amandemen, terutama pada peta-peta wilayah yang harus ditinggalkan oleh militer 'Israel' serta jaminan atas penghentian permanen perang.
Hamas juga mengusulkan perubahan penting terkait mekanisme masuknya bantuan kemanusiaan: mereka menuntut agar distribusi bantuan hanya ditangani oleh lembaga-lembaga PBB dan menolak keterlibatan Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung AS dan 'Israel' .
Distribusi bantuan oleh GHF sejak akhir Mei memang menuai kecaman luas setelah berulang kali memicu kekacauan dan pembantaian: lebih dari 1.000 warga Palestina telah ditembak mati oleh pasukan 'Israel' saat sedang mengantre bantuan yang dikirimkan melalui skema ini. PBB dan sejumlah lembaga kemanusiaan internasional mengecamnya sebagai “jebakan maut”.
Selain itu, Hamas juga mendesak agar kesepakatan gencatan senjata mencantumkan klausul pembukaan langsung perbatasan Rafah di kedua arah segera setelah gencatan senjata diberlakukan.
Saat ini, ratusan ton bantuan terjebak di sisi Mesir akibat blokade 'Israel'. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 100 warga Palestina, sebagian besar anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan.
Sumber-sumber tersebut juga mengungkap bahwa mediator AS menekankan komitmen mereka untuk terus melanjutkan negosiasi setelah masa 60 hari berakhir, meskipun belum tercapai kesepakatan final.
“Sekarang bola ada di tangan 'Israel',” kata seorang sumber. “Para mediator menunggu tanggapan mereka terkait klausul bantuan dan peta-peta penarikan pasukan.”
Jika 'Israel' memberikan tanggapan positif, menurut sumber Mesir, maka hal itu akan menandai tercapainya kerangka kesepakatan dan gencatan senjata bisa segera diberlakukan.
Menanggapi kekhawatiran soal rencana 'Israel' mengosongkan Gaza dari penduduknya, seorang pemimpin Hamas menegaskan bahwa ada jaminan agar Gaza tidak dikosongkan dari warganya.
Ia menambahkan bahwa pembukaan perbatasan Rafah akan menjamin kebebasan bergerak, mencegah Gaza berubah menjadi “penjara besar,” dan memungkinkan warga Palestina yang terjebak di Mesir untuk kembali dan berkumpul dengan keluarga mereka di Gaza.
Sementara itu, utusan khusus AS Steve Witkoff dijadwalkan berangkat ke Eropa pekan ini untuk melakukan pembicaraan mengenai Gaza, dan kemungkinan akan melanjutkan kunjungan ke Timur Tengah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyatakan pada Selasa (22/7) bahwa Witkoff berangkat dengan “harapan kuat bahwa kita akan mencapai gencatan senjata baru dan koridor kemanusiaan yang telah disepakati oleh kedua pihak.”
Negosiator dari 'Israel' dan Hamas saat ini masih menggelar pembicaraan tidak langsung di Doha, dengan bantuan mediator, guna mencapai kesepakatan gencatan senjata yang juga mencakup pertukaran 10 tawanan 'Israel' dengan jumlah tahanan Palestina yang masih belum ditentukan.
Namun, pembicaraan yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan itu masih belum menemui titik terang. Kedua belah pihak saling menyalahkan karena tetap bersikukuh pada tuntutan utama masing-masing.
Bagi 'Israel' , pembubaran total kekuatan militer dan pemerintahan Hamas adalah syarat mutlak. Sementara bagi Hamas, mereka menuntut jaminan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan 'Israel' dari Gaza, serta aliran bantuan kemanusiaan yang bebas tanpa gangguan. (zarahamala/arrahmah.id)