GAZA (Arrahmah.id) - Pejabat senior Hamas, Taher al-Nounou, mengungkap bahwa putaran terbaru negosiasi antara Hamas dan 'Israel' pada akhir bulan lalu hampir menghasilkan kesepakatan akhir untuk menghentikan serangan 'Israel' di Jalur Gaza.
Namun, menurutnya, proses itu gagal karena keputusan sepihak Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu, yang kini diburu Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, al-Nounou, yang juga penasihat media kepala biro politik Hamas, menyebut bahwa utusan AS untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, turut memperkuat posisi 'Israel' setelah delegasi 'Israel' dan Amerika menarik diri dari perundingan.
Al-Nounou menegaskan bahwa Hamas telah mendekati semua inisiatif dengan tanggung jawab dan fleksibilitas, demi kepentingan rakyat Palestina, keselamatan warga, dan masa depan anak-anak mereka.
Ia menuduh Netanyahu menyesatkan publik 'Israel' mengklaim prioritasnya adalah memulangkan tawanan 'Israel' , sementara pada saat yang sama mendorong rencana menduduki kembali Gaza, menolak melanjutkan negosiasi, dan menciptakan hambatan baru untuk kesepakatan.
Laporan Media 'Israel'
Siaran Channel 12 'Israel' menyatakan bahwa perjanjian gencatan senjata sebenarnya jauh lebih dekat untuk tercapai dibandingkan pernyataan resmi pemerintah 'Israel'.
Mengutip negara mediator dan pejabat 'Israel', laporan itu menyebut Hamas tidak mengajukan tuntutan yang tidak wajar dan perbedaan yang tersisa tidak cukup besar untuk membatalkan pembicaraan.
Penangguhan negosiasi, menurut mereka, murni akibat keputusan unilateral 'Israel'.
Al-Nounou menegaskan bahwa Hamas siap kembali bernegosiasi segera, dengan syarat bantuan kemanusiaan dan pasokan makanan yang memadai diizinkan masuk ke Gaza. Ia menuding 'Israel' menjalankan kampanye kelaparan sengaja terhadap warga Palestina.
Al-Nounou mengatakan pimpinan Hamas terus berkoordinasi dengan mediator dari Qatar dan Mesir untuk memastikan masuknya bantuan kemanusiaan yang layak bagi warga Gaza. Ia memuji peran aktif kedua negara dalam memaksimalkan aliran bantuan ke jalur tersebut.
Menurutnya, Hamas juga bekerja di berbagai front regional dan internasional untuk memastikan penyaluran bantuan dan mengakhiri kebijakan kelaparan serta genosida terhadap rakyat Palestina.
Ia menekankan bahwa kerja sama ini bertumpu pada hubungan jangka panjang Hamas dengan negara-negara Arab dan Islam, khususnya Qatar dan Mesir.
Menanggapi tuduhan bahwa kebijakan Hamas ditentukan pihak luar, al-Nounou menegaskan bahwa keputusan politik Hamas sepenuhnya independen, hanya didasarkan pada kepentingan rakyat Palestina.
Ia membantah klaim adanya campur tangan Iran atau negara lain, meski mengakui Hamas memiliki hubungan baik dengan Iran dan sejumlah negara Arab-Muslim. (zarahamala/arrahmah.id)