KAIRO (Arrahmah.id) - Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan pada Senin (24/11/2025) bahwa kehadiran delegasi Hamas di Kairo menunjukkan keseriusan gerakan tersebut untuk bekerja sama dengan para mediator dalam melangkah menuju fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Qassem mengatakan dalam pernyataan pers, “Fase kedua dari perjanjian ini sangat kompleks, dan kami telah melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, sementara 'Israel' terus melakukan pelanggaran dan penyimpangan.”
Ia memperingatkan bahwa “pelanggaran berkelanjutan 'Israel' dapat merusak perjanjian gencatan senjata, poin yang telah disampaikan gerakan kepada para mediator dalam pertemuan di Kairo.”
Qassem menambahkan bahwa “tugas pasukan internasional harus mencakup pemisahan warga sipil tak bersenjata dari tentara pendudukan yang terus melancarkan agresinya tanpa henti.”
Ia menegaskan pula bahwa “pendudukan terus melakukan pelanggaran harian dan memperluas kontrolnya di Jalur Gaza.”
Delegasi Tingkat Tinggi
Delegasi Hamas pada Ahad (23/11) bertemu dengan Hassan Rashad, Kepala Badan Intelijen Umum Mesir, di Kairo untuk membahas perkembangan terkait perjanjian gencatan senjata Gaza dengan 'Israel'.
Delegasi tersebut dipimpin oleh Muhammad Darwish, Ketua Dewan Kepemimpinan Hamas, dan mencakup anggota Dewan Kepemimpinan: Khaled Mashal, Khalil Al-Hayya, Nizar Awadallah, dan Zaher Jabarin, serta anggota Biro Politik, Dr. Ghazi Hamad.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan terkait perjanjian gencatan senjata, situasi umum di Jalur Gaza, serta pembahasan mengenai sifat fase kedua dari perjanjian tersebut.
Delegasi itu “menegaskan komitmen gerakan untuk melaksanakan fase pertama perjanjian, serta menekankan pentingnya menghentikan pelanggaran Zionis yang terus menerus dan mengancam keberlangsungan perjanjian.”
Hamas menekankan, “Penghentian pelanggaran harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan khusus, di bawah pengawasan para mediator. Setiap pelanggaran harus segera dilaporkan kepada mediator agar mereka dapat mengambil langkah untuk menghentikannya dan mencegah tindakan sepihak yang dapat memicu eskalasi dan merusak perjanjian.”
Pejuang yang Terjebak
Delegasi Hamas juga membahas cara untuk menangani secara cepat masalah para pejuang Brigade al-Qassam yang terjebak di belakang garis kuning di Rafah, di mana komunikasi dengan mereka telah terputus. Delegasi meminta para mediator untuk segera turun tangan menyelesaikan situasi tersebut.
Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, pasukan 'Israel' telah membunuh 342 warga Palestina dan melukai ratusan lainnya sejak diberlakukannya gencatan senjata, menurut kantor berita Anadolu.
'Israel' mengklaim tidak akan memulai negosiasi fase kedua sebelum menerima sisa jenazah tawanan 'Israel'.
Hamas berulang kali mengatakan bahwa pengambilan jenazah tersebut membutuhkan waktu karena besarnya tingkat kehancuran di seluruh Gaza.
Sejak fase pertama diberlakukan pada 10 Oktober, Hamas telah menyerahkan 20 tawanan 'Israel' dalam keadaan hidup dan jenazah 27 orang lainnya dari total 28. 'Israel' membantah dua transfer tersebut, mengklaim bahwa salah satu jenazah bukan milik tawanan 'Israel', dan lainnya bukan jenazah baru.
Fase kedua perjanjian diperkirakan mencakup pengerahan pasukan internasional untuk stabilisasi di Gaza, ide yang tercantum dalam resolusi rancangan AS yang baru-baru ini diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB.
Klaim Israel Mengenai Pejuang Hamas
Pada Sabtu (22/11), tentara 'Israel' mengklaim telah membunuh dan menahan 17 pejuang Hamas yang, menurut 'Israel', berusaha melarikan diri melalui sebuah terowongan di timur Rafah, sebagaimana dilaporkan Anadolu.
Rafah berada di dalam wilayah yang masih diduduki pasukan 'Israel' sebagai bagian dari pengaturan “garis kuning” dalam gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober, demikian laporan tersebut.
Anadolu mengutip laporan dari saluran Kairo News Mesir yang menyebut bahwa 'Israel' mencoba memanfaatkan kebuntuan tersebut untuk menggagalkan perjanjian gencatan senjata.
Pejabat 'Israel' secara terbuka menyerukan para pejuang itu untuk menyerah dan dibawa ke 'Israel' untuk diinterogasi, atau mereka akan dibunuh jika menolak, menurut laporan tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)