GAZA (Arrahmah.id) -- Pemimpin kelompok perlawanan Palestina Hamas, Mahmoud Mardawi, membantah tuduhan palsu yang dipublikasikan oleh Al-Hadath TV dan sejumlah media terkait negosiasi gencatan senjata dan posisi gerakan tersebut terkait pelucutan senjata.
Mardawi menegaskan, seperti dilansir Al Quds Network (5/10/2025), bahwa apa yang dipublikasikan tersebut tidak berdasar dan bertujuan untuk mendistorsi situasi serta membingungkan opini publik.
Ia mengimbau media untuk akurat dan kredibel dalam melaporkan pernyataan, serta tidak terpengaruh oleh rumor dan sumber anonim. Ia mendesak semua orang untuk mendapatkan informasi dan pernyataan dari platform resmi gerakan yang tepercaya.
Pada Jumat malam diberitakan, Hamas mengumumkan posisi resminya terkait rencana yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terkait penghentian agresi 'Israel' di Jalur Gaza dan pertukaran tahanan.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah konsultasi ekstensif di dalam lembaga-lembaga kepemimpinannya dan dengan berbagai faksi dan mediator Palestina, gerakan tersebut menyatakan telah membuat keputusan yang bertanggung jawab setelah studi mendalam dan telah secara resmi menyampaikan tanggapannya kepada para mediator.
Kelompok tersebut mengklarifikasi bahwa mereka menghargai upaya Arab, Islam, dan internasional, serta upaya Presiden AS Donald Trump, yang menyerukan diakhirinya perang di Jalur Gaza, pertukaran tahanan, segera masuknya bantuan kemanusiaan, dan penolakan pendudukan Jalur Gaza atau pengusiran rakyat kami darinya.
Hamas menegaskan persetujuannya untuk membebaskan semua tahanan 'Israel'—baik yang hidup maupun yang telah meninggal—sesuai dengan formula pertukaran yang diuraikan dalam proposal, sambil menyediakan kondisi lapangan yang memadai untuk proses pertukaran. Hamas mengumumkan kesiapannya untuk segera memasuki negosiasi melalui mediator guna membahas detailnya.
Gerakan ini juga memperbarui perjanjiannya untuk menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada badan teknokrat independen Palestina, yang dibentuk melalui konsensus nasional dan dengan dukungan Arab dan Islam.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa "isu-isu lain yang termasuk dalam proposal Trump, terkait masa depan Gaza dan hak-hak nasional rakyat Palestina, terkait dengan posisi nasional yang komprehensif berdasarkan hukum dan resolusi internasional yang relevan, dan akan dibahas dalam kerangka kerja nasional Palestina yang komprehensif, di mana Hamas merupakan bagiannya." (hanoum/arrahmah.id)