GAZA (Arrahmah.id) -- Pemimpin kelompok perlawanan Palestina Hamas menyampaikan respons resmi terkait rencana Indonesia mengirim sekitar 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan perdamaian internasional ke Gaza. Osama Hamdan, salah satu tokoh senior dalam Hamas, menekankan bahwa setiap kehadiran militer asing harus netral dan terbatas pada tugas di perbatasan, serta tidak boleh mencampuri urusan internal Palestina.
Dilansir Al Jazeera (12/2/2026), Hamdan mengatakan bahwa Hamas telah menghubungi pemerintah Indonesia secara langsung untuk menyampaikan pandangan mereka: kehadiran pasukan internasional hanya boleh dilakukan dengan mandat jelas dan terbatas, serta harus menghormati keinginan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Sikap ini muncul di tengah rencana Jakarta yang disebut akan mengirim sekitar 8.000 personel militer untuk bergabung dengan pasukan internasional yang dirancang dalam skema yang dipimpin oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace), yang diinisiasi oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Indonesia telah memfinalisasi persiapan untuk kemungkinan pengiriman pasukan, meskipun lokasi penempatan dan mandat operasi belum ditetapkan secara definitif.
Rencana pengiriman tersebut sendiri ditujukan untuk menjaga stabilitas, membantu implementasi gencatan senjata, serta mendukung tahap rekonstruksi di Gaza setelah eskalasi konflik yang berkepanjangan, meskipun beberapa pengamat internasional dan kelompok HAM menyuarakan kekhawatiran terkait mandat dan implikasi politiknya.
Sebelumnya, Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam misi tersebut, termasuk menyediakan unit zeni dan medis yang dilatih oleh TNI sebagai bagian dari persiapan awal. Jakarta menegaskan bahwa fokus kehadiran tentara Indonesia adalah untuk perlindungan sipil dan bantuan kemanusiaan, bukan keterlibatan dalam konflik langsung. (hanoum/arrahmah.id)