DHAKA (Arrahmah.id) -- Menjelang pemilihan umum Bangladesh 12 Februari 2026, koalisi partai Islamis dipandang semakin kuat dan menjadi kekuatan signifikan dalam kontestasi politik setelah kekosongan politik yang ditinggalkan oleh partai dominan sebelumnya.
Dengan dilarangnya Awami League, partai yang lama mendominasi politik Bangladesh, seperti dilansir DW (10/2/2026), kontes pemilu kali ini membuka ruang bagi kekuatan baru, termasuk koalisi yang dipimpin partai Islamis Jamaat-e-Islami bersama sejumlah sekutu seperti National Citizen Party (NCP) dan partai lain yang lebih kecil, yang berupaya mengonsolidasikan suara berbasis agama dan politik konservatif di seluruh negeri.
Jamaat-e-Islami, yang baru saja pulih dari larangan politik dan kini kembali mengikuti pemilu setelah lama dilarang di bawah pemerintahan sebelumnya, berusaha membentuk aliansi elektoral lebih luas yang mencakup lebih dari 10 partai, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka dalam parlemen yang akan datang.
Aliansi ini tidak hanya mencakup partai Islamis tradisional, tetapi juga menggabungkan kelompok pemuda seperti NCP, yang berasal dari pergerakan mahasiswa yang memimpin protes besar pada 2024 dan kini berupaya memanfaatkan momentum tersebut untuk menambah basis pemilih mereka.
Analis politik menyatakan bahwa kehadiran koalisi Islamis yang terorganisir ini dapat mengubah dinamika pemilu, terutama ketika rival utama seperti Bangladesh Nationalist Party (BNP) juga tampil kuat setelah kekosongan yang ditinggalkan oleh Awami League. Keberhasilan koalisi Islamis dalam menarik dukungan pemilih konservatif dan mereka yang lebih religius menunjukkan potensi mereka untuk meraih puluhan kursi di parlemen dan memengaruhi arah kebijakan nasional pascapemilu.
Namun, pengamat lain mencatat tantangan di dalam koalisi itu sendiri — termasuk konflik antara partai Islamis dan partai lain yang mungkin memiliki visi berbeda mengenai arah reformasi sosial dan politik — yang bisa memengaruhi stabilitas blok tersebut setelah pemungutan suara.
Pemilu Bangladesh 2026 juga menarik perhatian internasional sebagai ujian demokrasi pasca-revolusi politik besar pada 2024, ketika pemerintahan sebelumnya runtuh dan memberikan peluang baru bagi berbagai kekuatan politik, termasuk partai Islamis, untuk memperluas ruang pengaruh mereka dalam pemerintahan yang dibentuk setelah pemilu. (hanoum/arrahmah.id)