JAKARTA (Arrahmah.id) - Keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menjadi sorotan tajam publik dan pejabat negara.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku terkejut setelah mendengar laporan maraknya praktik prostitusi di kawasan yang dirancang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia itu.
“Waduh, gawat, gawat, gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah ini harus dicek,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7), dikutip dari detik.com.
Ketua Umum PKB itu menilai fenomena ini sangat serius dan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut langsung ke lapangan.
Sorotan juga datang dari DPR. Anggota Komisi II, Muhammad Khozin, meminta Otorita IKN segera menertibkan fenomena tersebut.
Ia menyebut, keberadaan PSK bisa memicu keresahan di kalangan keluarga aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di IKN.
“Jangan sampai istri-istri ASN khawatir semua. Sekalipun pegang anggaran besar, jabatan tinggi, kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak,” kata Khozin saat rapat Komisi II bersama Kepala Otorita IKN, Selasa (8/7).
Tak hanya PSK, ia juga menyoroti maraknya praktik sabung ayam di sekitar IKN. “Jangan sampai episentrum ketatanegaraan kita malah dikelilingi kemaksiatan. Ini bisa ganggu produktivitas ASN,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengklarifikasi bahwa aktivitas prostitusi tidak terjadi di inti kawasan IKN, melainkan di daerah sekitar, seperti Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Itu di Sepaku, 3 kilometer dari IKN. Di kawasan IKN-nya tidak ada," jelas Basuki. Ia menyebut razia telah dilakukan saat Ramadan lalu, dan beberapa warung yang terindikasi jadi lokasi prostitusi telah ditutup.
Operasi Penertiban Satpol PP
Kepala Satpol PP Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, membenarkan bahwa operasi penertiban telah dilakukan beberapa kali hingga Juni 2025.
Total 64 orang perempuan diduga PSK telah terjaring dari tiga gelombang operasi di Kecamatan Sepaku.
"Operasi pertama menertibkan 2 orang, kedua 32 orang, dan ketiga 30 orang," ujarnya.
Ia menyebut praktik prostitusi dilakukan secara daring menggunakan aplikasi media sosial seperti MiChat, dengan tarif jasa berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP PPU menambahkan, ada dua pola praktik prostitusi: online melalui aplikasi, dan offline di lokasi yang sudah dipetakan.
"Bahkan, ada yang bisa melayani lima pelanggan per hari dengan penghasilan tembus Rp1,5 juta," ungkapnya.
(ameera/arrahmah.id)