SURIAH (Arrahmah.id) — Salah satu tokoh Druze di Suriah, Hikmat al-Hijri, kembali menyerukan pembentukan “entitas independen” bagi komunitas Druze. Ia menyebut hal itu sebagai hak menentukan nasib sendiri yang tidak bisa ditawar, meski harus dibayar dengan pengorbanan besar.
Dalam sebuah video yang dipublikasikan Kamis (4/9) melalui akun Facebook-nya, al-Hijri menegaskan bahwa kaum Druze memiliki tenaga ahli dan kader yang siap mengelola wilayah mereka. Ia mengklaim bahwa “entitas independen” itu akan memungkinkan komunitas Druze hidup dengan martabat di bawah payung hukum internasional dan standar negara-negara maju.
Dalam pernyataannya, al-Hijri juga mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat dan presidennya Donald Trump, kepada “Israel” dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, juga kepada Uni Eropa, Kurdi, serta kelompok Alawiyin.
Seruan ini bukan yang pertama. Pada Agustus lalu, al-Hijri juga pernah menyerukan pembentukan “provinsi Druze” terpisah dari Suriah. Saat itu ia mengumumkan pembentukan kekuatan militer baru di Provinsi Sweida, selatan Suriah, dengan nama “Haras al-Watani” (Pengawal Nasional). Namun langkah ini menuai kritik keras dari kalangan Druze sendiri, yang menyebutnya sebagai tiruan dari Pasdaran Iran.
Bahkan dalam sebuah aksi protes di Suwaida, sejumlah demonstran mengibarkan bendera “Israel” dan menyerukan pemisahan diri dari Suriah.
Menanggapi hal ini, Presiden Suriah Ahmad Asy-Syaraa menegaskan bahwa pemerintahannya sedang berjuang untuk menyatukan kembali Suriah pasca tumbangnya rezim Bashar al-Assad. Ia menolak keras setiap upaya memecah belah negeri itu, serta menuduh “Israel” berada di balik upaya destabilisasi di selatan Suriah.
Komunitas Druze di Suwaida sendiri memiliki tiga otoritas agama utama, yaitu Hammoud al-Hannawi, Yusuf Jarbua, dan Hikmat al-Hijri. Namun, menurut pengamat, kelompok pengikut al-Hijri hanyalah minoritas yang tidak merepresentasikan sikap resmi mayoritas Druze.
Baik al-Hannawi maupun Jarbua dalam beberapa kesempatan menolak permintaan perlindungan dari “Israel” dan menegaskan dukungan mereka terhadap persatuan nasional Suriah. Sebaliknya, al-Hijri berulang kali meminta campur tangan “Israel” dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang ia klaim diberikan.
Damaskus berulang kali menuduh “Israel” memanfaatkan isu perlindungan kaum Druze sebagai alasan untuk melancarkan agresi militer di Suriah. Pemerintah Suriah menegaskan, Tel Aviv harus dipaksa mematuhi perjanjian pemisahan pasukan yang ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 1974.
(Samurnusa/arrahmah.id)