GAZA (Arrahmah.id) - Mulai terungkap sejumlah detail baru mengenai organisasi bernama “Al-Majd Europe”, yang baru-baru ini mengatur penerbangan dari Jalur Gaza menuju Afrika Selatan, di tengah dugaan keterlibatan dalam perdagangan manusia dengan kedok bantuan kemanusiaan.
Menurut media 'Israel', organisasi tersebut menawarkan jasa bagi warga Palestina dengan biaya sekitar 2.000 dolar AS, dan menjanjikan kursi di pesawat sewaan menuju berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Afrika Selatan.
Investigasi yang dilakukan surat kabar Haaretz mengungkap bahwa di balik organisasi yang disebut “Al-Majd” itu terdapat Tomer Janar Linde, seorang individu berkewarganegaraan ganda, 'Israel' dan Estonia.
Meski situs resminya menyebut bahwa organisasi ini berbasis di Jerman dan memiliki kantor di Yerusalem Timur, Haaretz menemukan bahwa operasinya didukung oleh sebuah perusahaan konsultan yang terdaftar di Estonia.
Surat kabar itu juga mengetahui bahwa Direktorat “Migrasi Sukarela” di Kementerian Pertahanan 'Israel' telah merujuk organisasi tersebut kepada Otoritas Imigrasi 'Israel' untuk mengoordinasikan keberangkatan para warga.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah penerbangan sewaan telah berangkat dari Bandara Ramon dekat Eilat, membawa puluhan warga Gaza ke berbagai negara.
Menurut laporan tersebut, keberangkatan kelompok warga Gaza ini diselenggarakan oleh sebuah organisasi tak dikenal yang situsnya mengklaim sebagai “badan kemanusiaan yang membantu dan menyelamatkan komunitas Muslim dari zona perang.”
Investigasi internasional
Sejumlah lembaga internasional telah membuka penyelidikan terhadap organisasi bernama “Al-Majd Europe” setelah mengatur penerbangan dari Gaza ke Afrika Selatan, menurut laporan video yang disiarkan Al Jazeera English.
Laporan itu memuat sejumlah detail yang menimbulkan kekhawatiran mengenai entitas yang mengklaim dirinya sebagai organisasi kemanusiaan, namun indikasinya mengarah pada kegiatan ilegal.
Menurut investigasi tersebut, pada 13 November lalu, “Al-Majd Europe” mengevakuasi 153 warga Palestina dari Gaza ke Johannesburg, Afrika Selatan, di tengah blokade ketat dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Itu merupakan penerbangan kedua dalam dua minggu yang membawa warga Gaza ke negara tersebut.
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan dalam laporan tersebut bahwa “negaranya terkejut” dengan kedatangan pesawat itu. Ia menjelaskan, “Mereka adalah orang-orang dari Gaza, yang pada suatu cara yang misterius ditempatkan di pesawat yang transit melalui Nairobi. Saya mengetahuinya dari Menteri Dalam Negeri.”
Sang menteri, lanjutnya, bertanya apa yang harus dilakukan terhadap para penumpang yang bahkan tidak membawa dokumen resmi. Ramaphosa menjawab bahwa mereka tidak dapat dikembalikan ke daerah konflik, dan “atas dasar kemanusiaan, mereka harus diterima.”
Menurut sejumlah penumpang, pesawat tersebut lepas landas dari 'Israel' setelah mereka dipindahkan dari Gaza. Mereka mengatakan telah mendaftar secara daring dan masing-masing membayar 5.000 dolar AS.
Investigasi itu juga menemukan bahwa organisasi tersebut menggunakan situs web yang terdaftar di Islandia, dan menawarkan apa yang disebut sebagai “evakuasi kemanusiaan.” Namun otoritas Afrika Selatan mulai mempertanyakan sifat operasi ini, pembiayaannya, dan pihak yang berada di baliknya, menyusul berbagai indikasi mencurigakan.
Kamuflase dan penipuan
Laporan itu menjelaskan bahwa organisasi tersebut hanya menerima donasi dalam bentuk mata uang kripto, sehingga mempersulit pelacakan sumber dana. Selain itu, foto-foto yang dipublikasi di situs mereka, yang menggambarkan orang-orang yang diklaim sebagai “direktur eksekutif”, ternyata dibuat menggunakan kecerdasan buatan, menambah keraguan atas kredibilitas mereka.
Organisasi tersebut tidak merespons permintaan komentar, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menghubungi mereka.
Menurut laporan itu, penyelidikan saat ini terfokus pada apakah penerbangan-penerbangan tersebut digunakan untuk memindahkan orang secara ilegal, dengan memanfaatkan situasi darurat di Gaza.
Investigasi juga menyoroti tantangan yang dihadapi otoritas dalam mengawasi organisasi yang beroperasi di zona konflik, terutama ketika mereka menggunakan teknologi digital seperti AI dan mata uang kripto, yang dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan identitas dan aktivitas ilegal. Situasi ini dinilai menuntut peningkatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.
Kasus ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas penyalahgunaan krisis kemanusiaan untuk tujuan yang meragukan, sementara tidak ada pengawasan internasional yang efektif terhadap sejumlah entitas yang bekerja atas nama bantuan kemanusiaan.
Laporan itu menutup dengan mempertanyakan tanggung jawab negara dan lembaga internasional dalam memastikan bahwa bantuan kemanusiaan benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan, bukan malah menjadi kedok untuk penyelundupan atau perdagangan manusia. (zarahamala/arrahmah.id)