TEL AVIV (Arrahmah.id) - Kementerian Keuangan telah mengeluarkan arahan yang memperbolehkan kementerian untuk menerima sumbangan terkait perang dari masyarakat, lansir Haaretz pada Rabu (8/11/2023).
Pedoman ini memperbolehkan individu swasta dan yayasan filantropi memberikan dana langsung kepada pemerintah, bukan kepada LSM. Dokumen tersebut ditulis untuk mengatur proses donasi sesuai dengan “aturan administrasi dan integritas yang baik”.
Dokumen tersebut dikeluarkan bulan lalu dan didasarkan pada proposal yang dirancang oleh Kementerian Keuangan dalam beberapa tahun terakhir namun belum diadopsi.
Untuk saat ini, pedoman tersebut akan berlaku hingga akhir tahun. Kementerian menambahkan bahwa “pemerintah diperbolehkan untuk memperpanjang masa berlakunya.”
Menurut Haaretz, dokumen tersebut juga menentukan jumlah donasi maksimum: 360.000 shekel ($94.000) untuk organisasi bisnis dan setengah juta shekel ($130.000) untuk organisasi nirlaba. Namun, Kementerian Keuangan telah memasukkan celah yang memungkinkan persetujuan sumbangan yang lebih besar juga.
“Israel” sejauh ini diperkirakan telah menghabiskan setidaknya $2 miliar untuk mengebom Gaza, dan angka tersebut bisa saja lebih tinggi lagi. Ini di luar biaya untuk memobilisasi dan mempertahankan 360.000 tentara cadangan serta melancarkan perang darat yang dimulai “Israel” akhir bulan lalu. (zarahamala/arrahmah.id)