GAZA (Arrahmah.id) - Mohammed al-Hindi, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina, menegaskan bahwa senjata perlawanan Palestina “tidak akan dan tidak mungkin diserahkan kepada pendudukan 'Israel',” serta akan tetap berada di tangan rakyat Palestina.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Selasa (23/12/2025), al-Hindi mengatakan bahwa pelanggaran 'Israel' yang terus-menerus terhadap kesepakatan gencatan senjata justru semakin menegaskan pentingnya keberadaan senjata perlawanan, bukan sebaliknya.
Ia dengan tegas menolak segala tuntutan pelucutan senjata, seraya menekankan bahwa tidak ada pihak mana pun yang memiliki kewenangan untuk merampas senjata rakyat Palestina.
Al-Hindi juga menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa kelompok perlawanan mengusulkan gencatan senjata dengan 'Israel'. Ia menjelaskan bahwa meskipun faksi-faksi Palestina menunjukkan fleksibilitas kepada para mediator, tidak pernah ada usulan batas waktu yang tetap.
Menurutnya, 'Israel' dengan sengaja menghambat proses menuju fase kedua gencatan senjata dengan bersikeras menuntut penyerahan senjata perlawanan, sebuah tuntutan yang, kata al-Hindi, sama sekali tidak dapat diterima.
Ia menambahkan bahwa 'Israel' gagal melucuti senjata perlawanan selama lebih dari dua tahun perang, dan pada saat yang sama juga menghalangi peran Otoritas Palestina dalam mengelola Gaza.
Terkait rencana pembentukan pasukan internasional di Gaza, al-Hindi menyebut bahwa sejumlah negara yang dipertimbangkan untuk terlibat telah menolak syarat-syarat yang diajukan 'Israel'. Negara-negara lain, katanya, meminta penjelasan rinci mengenai mandat, wilayah penempatan, dan kewenangan pasukan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa 'Israel' menolak keterlibatan Turki dalam rencana pasukan internasional tersebut.
Pernyataan al-Hindi muncul di tengah meningkatnya pembahasan internasional mengenai pelucutan senjata sebagai bagian dari pengaturan pascaperang di Gaza, terutama dalam rencana yang didorong oleh Presiden AS Donald Trump.
Visi Trump untuk Gaza berulang kali mengaitkan rekonstruksi, pengawasan internasional, dan masa depan politik wilayah tersebut dengan syarat pelucutan total senjata kelompok perlawanan Palestina.
Kelompok-kelompok Palestina secara konsisten menolak premis ini, karena memandangnya sebagai upaya memaksakan penyelesaian politik sementara 'Israel' tetap mempertahankan pendudukan, kendali militer, dan kemampuan untuk kembali melancarkan serangan kapan saja.
Al-Hindi pun menyerukan kepada para mediator internasional agar menekan 'Israel' untuk memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan Gaza, khususnya terkait masuknya bantuan kemanusiaan. Ia memperingatkan bahwa terus berlarutnya penundaan oleh 'Israel' hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)