YERUSALEM (Arrahmah.id) - Kantor Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu membantah laporan yang menyebut Netanyahu berjanji kepada pihak Amerika Serikat untuk mengizinkan pejuang Hamas yang terjebak di terowongan Rafah meninggalkan wilayah tersebut.
Bantahan itu muncul setelah pemimpin partai sayap kanan Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, mengatakan bahwa Netanyahu telah berjanji kepada pihak AS untuk membebaskan para “teroris” dari Rafah tanpa persetujuan pemerintah. Lieberman menyebut langkah itu sebagai “kegilaan mutlak”, bukan kemenangan.
Netanyahu pada Senin (10/11/2025) bertemu dengan dua utusan AS, Jared Kushner dan Steve Witkoff, untuk membahas tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Usai pertemuan, juru bicara Netanyahu mengatakan bahwa setiap keputusan terkait pejuang Hamas yang terjebak di Rafah akan diambil bersama dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Menurut laporan Associated Press yang mengutip sumber diplomatik, Kushner saat ini memimpin negosiasi untuk mengamankan jalur aman bagi sekitar 150 hingga 200 pejuang Hamas agar bisa keluar dari Rafah dengan syarat menyerahkan senjata mereka, setelah Hamas menyerahkan jenazah perwira 'Israel' Hadar Goldin.
Dalam pidatonya di Knesset, Netanyahu menegaskan bahwa nasib para pejuang Hamas di Rafah “akan ditentukan berdasarkan kepentingan 'Israel'.” Ia berjanji akan menegakkan gencatan senjata dengan tegas, melucuti senjata Hamas, dan menjadikan Gaza sebagai wilayah bebas senjata. Beberapa anggota parlemen meninggalkan ruang sidang selama pidato tersebut.
Hamas Desak Hentikan Pelanggaran Israel terhadap Gencatan Senjata
Sementara itu, Gerakan Perlawanan Islam Hamas menuduh 'Israel' terus melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian secara penuh, namun 'Israel' “terus melemahkan dan melanggar kesepakatan setiap hari.”
Hamas menyerukan kepada para mediator, negara penjamin, dan lembaga internasional untuk menekan 'Israel' agar menghentikan pelanggaran, menarik pasukannya sesuai garis demarkasi tahap pertama, serta tidak melakukan pelanggaran lapangan baru.
Kelompok itu juga menyoroti pelanggaran 'Israel' seperti penutupan berkelanjutan perbatasan Rafah, penghalangan masuknya bantuan kemanusiaan, pendudukan wilayah di luar zona kesepakatan, serta pembunuhan dan luka-luka terhadap ratusan warga Palestina sejak gencatan senjata dimulai.
Hamas menuntut agar 'Israel' mematuhi kesepakatan untuk memasukkan 300.000 tenda, pasokan bantuan dan bahan bakar sesuai perjanjian, serta memungkinkan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi bebas di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)