JAKARTA (Arrahmah.id) - Sikap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menuai sorotan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Luhut bersikap tidak konsisten setelah menyebut proyek tersebut “sudah busuk” namun tetap dilanjutkan bahkan dipimpinnya sendiri.
“Idealnya Luhut seharusnya menolak melanjutkan proyek tersebut. Namun hal itu justru tidak dilakukan Luhut. Tidak konsisten,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Selasa (21/10/2025).
Menurut Jamiluddin, pernyataan dan tindakan Luhut tersebut membuat publik bingung. Pasalnya, Luhut terkesan tetap memaksakan agar proyek kereta cepat rampung meski diwarnai berbagai persoalan, termasuk kerugian triliunan rupiah dan utang besar kepada China Development Bank (CDB).
“Utang itu pun berbunga 2 persen per tahun. Sementara total investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120,38 triliun,” ujarnya.
Karena itu, Jamiluddin mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Audit tersebut dinilai penting untuk membuka transparansi dan mengungkap siapa pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari proyek yang terus menuai polemik tersebut.
“Hal itu perlu dilakukan agar penggunaan anggaran proyek tersebut terang benderang. Siapa pun yang mendapat keuntungan finansial seharusnya ditindak ke ranah hukum,” tegas Jamiluddin.
(ameera/arrahmah.id)