TEHERAN (Arrahmah.id) -- Jumlah korban jiwa dalam gelombang protes yang mengguncang Iran diperkirakan mencapai setidaknya 12.000 orang, menurut laporan yang dikompilasi oleh media oposisi dari sumber-sumber di dalam negeri, sementara blokade internet yang diberlakukan pemerintah telah membatasi verifikasi independen atas angka tersebut.
Dilansir Iran International (13/1/2026), angka itu merupakan hasil analisis data dari beberapa sumber internal, termasuk personel dekat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, pejabat di kantor presidensial, anggota Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) di kota-kota seperti Mashhad, Kermanshah, dan Isfahan, serta kesaksian medis dan laporan keluarga korban.
Laporan itu menyebut sebagian besar korban tewas akibat tembakan langsung oleh pasukan keamanan dan unit milisi Basij selama dua malam berturut-turut pada 8–9 Januari 2026 dalam apa yang digambarkan sebagai “pembunuhan massal”.
Blokade internet total yang mulai berlaku pada 8 Januari telah membuat sulitnya memperoleh gambaran penuh tentang situasi di lapangan, tetapi sejumlah video dan foto yang berhasil muncul ke luar negeri menunjukkan tumpukan jenazah di fasilitas medis dan kamar mayat, serta tubuh tergeletak di jalanan dan fasilitas industri di sekitar Teheran dan kota lain.
Angka korban tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hitungan lembaga hak asasi manusia lainnya. Human Rights Activists News Agency (HRANA), sebuah kelompok HAM berbasis di Amerika Serikat, telah mengonfirmasi ratusan kematian dan ribuan penahanan sejak protes dimulai pada akhir Desember 2025.
HRANA mencatat setidaknya lebih dari 640 orang tewas, termasuk demonstran, anggota keamanan, dan warga sipil, dengan ribuan lain ditahan oleh otoritas.
Pemerintah Iran sendiri belum merilis data resmi yang komprehensif tentang jumlah korban secara keseluruhan. Seorang pejabat Iran kepada media internasional menyebut kisaran korban tewas mencapai sekitar 2.000 orang, termasuk personel keamanan, tetapi jumlah pasti belum dikonfirmasi oleh otoritas negara.
Gelombang protes yang awalnya dipicu oleh krisis ekonomi dan jatuhnya nilai rial telah meluas menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih luas, dengan demonstran menentang pemerintahan teokratik di seluruh 31 provinsi Iran.
Akses internet dan komunikasi seluler terus diblokir di banyak wilayah, memperburuk keterbatasan informasi yang keluar dari dalam negeri.
Situasi ini memicu reaksi internasional, termasuk pernyataan dari negara-negara Barat yang menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kekhawatiran atas tingkat kekerasan dalam penanganan protes oleh pasukan keamanan Iran. (hanoum/arrahmah.id)