JAKARTA (Arrahmah.id) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlunya mengakhiri ketergantungan pemerintah terhadap pihak asing dalam pengelolaan sistem administrasi perpajakan nasional, Coretax.
Hal ini disampaikan setelah evaluasi terhadap proyek senilai Rp1,228 triliun yang dikerjakan oleh konsorsium LG CNS–Qualysoft asal Korea Selatan.
Menurut Purbaya, kualitas pekerjaan konsorsium tersebut jauh dari standar profesional yang diharapkan. Ia bahkan menyebut, tim pemrogram (programmer) yang menangani sistem Coretax diduga hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA).
“Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, ‘wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA’. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia sering dikibuli asing,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Ia menambahkan, kualitas kode sumber yang dianalisis tim Kemenkeu menunjukkan kemampuan teknis para programmer LG tidak sepadan dengan kompleksitas proyek yang diharapkan menjadi tulang punggung digitalisasi pajak nasional.
Purbaya juga menyindir kecenderungan masyarakat yang mudah terpesona oleh citra luar negeri tanpa melihat kualitas sebenarnya.
“Begitu asing, wah, apalagi K-pop. Tapi di bidang programmer beda ya. Di film sama di nyanyi dan program itu beda,” katanya.
Coretax Sarat Masalah Teknis
Sistem Coretax dikembangkan sejak empat tahun lalu untuk memodernisasi administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Namun sejak digunakan, sistem ini kerap dikeluhkan wajib pajak karena berbagai gangguan teknis, seperti gagal login, halaman kosong (blank), waktu akses habis (timeout), hingga data pajak yang nyasar ke halaman lain (session error).
Meski sejumlah kendala mulai tertangani, Purbaya menilai perbaikan yang dilakukan LG masih jauh dari harapan.
“Problem teknis yang selama ini sering dialami pengguna sudah cukup banyak teratasi, tapi perbaikan sekarang sifatnya sementara, fokus pada pengguna aktif yang sangat tergantung sistem ini,” ujarnya.
Menurut dia, perbaikan menyeluruh membutuhkan waktu lebih dari satu bulan karena sistem dibangun dalam skala besar dan kompleks.
Evaluasi Empat Aspek Coretax
Dalam evaluasinya, Purbaya menyoroti empat aspek utama yang harus segera dibenahi:
- Penyelesaian problem kritis, seperti gangguan login dan unggahan dokumen pajak.
Perbaikan aplikasi, agar sistem lebih stabil dan efisien.
Pemutakhiran keamanan dan infrastruktur, yang dinilai terlalu rumit dan mahal, perlu disederhanakan dengan teknologi terbaru.
Aspek nonteknis, terutama ketergantungan pengelolaan terhadap pihak asing.
“Security-nya terlalu overkill, mahal, dan ribet, tapi banyak yang sudah usang dan tidak perlu. Perlu diperbarui dengan teknologi terbaru dan disederhanakan,” jelasnya.
Respons Lambat dari LG
Purbaya juga menyoroti lambannya respons pihak LG terhadap keluhan pengguna. Walaupun beberapa patch telah dirilis, kecepatan tanggapan dinilai belum memadai.
“Sebelumnya LG itu kalau ditanya, enggak peduli. Sekarang sudah lebih cepat, walaupun masih lambat,” ujarnya.
Untuk mempercepat perbaikan, Kemenkeu kini membentukspecial task force yang memantau langsung proses pembaruan sistem.
Siapkan Tim Lokal, Pertimbangkan Putus Kontrak
Melihat banyaknya persoalan, Purbaya berencana memperkuat tim teknologi informasi (IT) dalam negeri agar pengelolaan Coretax tidak lagi bergantung pada konsorsium asing.
Ia menilai tenaga lokal memiliki kemampuan untuk mengelola sistem berskala nasional secara mandiri.
“Adanya ketergantungan pada pihak asing nanti ke depan akan kita putus, apalagi kalau kualitasnya jelek seperti itu. Orang Indonesia punya kemampuan, dan kita akan manfaatkan itu dengan serius ke depan,” tegasnya.
Purbaya juga membuka kemungkinan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan LG setelah masa kerja sama berakhir pada Desember 2025.
Setelah seluruh source code diserahkan ke pemerintah, ia optimistis perbaikan sistem akan lebih cepat dilakukan oleh tenaga dalam negeri.
Target Rampung Awal 2026
Kemenkeu menargetkan perbaikan menyeluruh Coretax dapat rampung pada awal 2026. Purbaya menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan fungsi utama berjalan stabil sebelum dilakukan modernisasi total.
“Mungkin Coretax belum sempurna, tapi ada kemajuan signifikan sekali,” kata Purbaya.
Proyek Coretax merupakan langkah strategis dalam digitalisasi perpajakan nasional.
Namun, sorotan tajam terhadap kualitas dan ketergantungan terhadap pihak asing kini menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian teknologi dalam negeri.
(ameera/arrahmah.id)