GAZA (Arrahmah.id) - Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu dan Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali operasi militer di Jalur Gaza, saat Washington dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersiap membahas tahap berikutnya dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan.
Media 'Israel' mengutip Netanyahu yang mengatakan bahwa ia "tidak tahu sampai kapan gencatan senjata akan berlangsung", seraya menegaskan bahwa 'Israel' “tidak dapat mengabaikan fase menjadikan Gaza kawasan bebas senjata”. Ia mengatakan isu tersebut akan dibahas dalam pertemuan kabinet kecil (kabinett).
Pernyataan itu muncul di tengah laporan bahwa Netanyahu mengaitkan transisi ke tahap kedua kesepakatan dengan dimulainya proses perlucutan senjata kelompok perlawanan, meski jasad tiga tawanan 'Israel' masih berada di dalam Gaza.
Menurut koresponden Al Jazeera di Palestina, Elias Karam, perkembangan ini menunjukkan adanya “niat 'Israel' untuk kembali membuka pintu operasi militer”, dengan Netanyahu menetapkan “syarat-syarat awal” bagi komunitas internasional dan Amerika Serikat. Ia mempresentasikan perlucutan senjata Gaza sebagai syarat wajib sebelum ada kemajuan dalam poin-poin kesepakatan.
Dalam konteks yang sama, Eyal Zamir menyampaikan pernyataan tegas bahwa “pemerintahan Hamas tidak akan berlanjut, sekalipun itu membutuhkan waktu”, dan mengatakan bahwa militer bersiap melakukan “serangan besar” untuk menguasai wilayah yang berada di belakang "garis kuning", wilayah yang ditinggalkan pasukan Israel dalam reposisi terakhir.
Harian Times of Israel mengutip Zamir yang menyatakan saat berkunjung ke Rafah bahwa militer sedang berupaya mengendalikan “medan strategis dan pintu masuk ke Gaza” guna mencegah Hamas membangun kembali kekuatannya.
“Garis kuning” sendiri merupakan pemisah antara wilayah Gaza yang dikuasai Hamas dan zona buffer yang dikuasai militer 'Israel', yang mencakup 53 persen luas wilayah Gaza, dan ditandai dengan blok-blok beton berwarna kuning.
Menurut Karam, Netanyahu dan Zamir berupaya “mempersiapkan kondisi bagi publik internasional dan Israel untuk menjadikan opsi kembali berperang tetap terbuka”, dengan mengaitkan jalur politik dan keamanan dengan tuntutan perlucutan senjata.
'Israel' juga menunjukkan keberatan terhadap usulan kekuatan multinasional untuk mengelola fase transisi, dan menganggapnya sebagai hambatan yang dapat memperlambat pelaksanaan kesepakatan.
Karam menambahkan bahwa keberadaan pejuang Hamas yang terjebak di Rafah dapat menjadi “hambatan tambahan” bagi keberlanjutan kesepakatan, di tengah belum adanya kejelasan mengenai nasib mereka dan dampaknya terhadap jalur deeskalasi.
Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober tahun lalu, setelah dua tahun agresi 'Israel', berdasarkan Kesepakatan Sharm el-Sheikh yang dimediasi Qatar, Mesir, dan Turki dalam kerangka rencana 20 butir yang disusun Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sementara itu, lembaga penyiaran 'Israel' melaporkan bahwa Tel Aviv sedang menekan pemerintahan Trump untuk melunakkan redaksi rancangan resolusi Amerika Serikat yang akan diajukan Senin mendatang di Dewan Keamanan, yang membahas pembentukan kekuatan multinasional di Gaza serta memuat rujukan jelas tentang penentuan nasib dan pembentukan negara Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)