Memuat...

Pakar Ekonomi: China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ada Penyimpangan Prosedural!

Ameera
Rabu, 22 Oktober 2025 / 1 Jumadilawal 1447 17:01
Pakar Ekonomi: China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ada Penyimpangan Prosedural!
Pakar Ekonomi: China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ada Penyimpangan Prosedural!

JAKARTA (Arrahmah.id) – Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai bahwa China menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menilai, sejak awal proyek ini sudah bermasalah secara konsep dan pelaksanaan.

Dalam dialog Rakyat Bersuara yang disiarkan iNews, Rabu (22/10/2025), Ichsanuddin mengungkapkan bahwa mekanisme kerja sama proyek Whoosh tidak dijalankan secara tegas, apakah dalam skema business to business (B2B) atau business to government (B2G).

“Statusnya sebenarnya B2B, tapi kemudian terkena beban negara karena BUMN ditugaskan. Artinya secara prosedur menjadi tidak jelas, apakah konstruksinya B2B atau B2G. Itu kalimat penting di situ,” ujarnya.

Lebih jauh, Ichsanuddin menyoroti pergeseran studi kelayakan (feasibility study) dari pihak Jepang ke China yang menurutnya menyimpan banyak tanda tanya.

“Ini ada informasi asimetri. Informasi dari Jepang bocor ke China. Siapa yang membocorkan? Siapa yang memimpin negosiasi waktu itu? Itu masih perlu ditelusuri lebih dalam,” tegasnya.

Proyek Kereta Cepat Whoosh kembali menjadi sorotan publik karena utang proyek yang belum menemukan solusi final. Pemerintah masih mencari jalan keluar agar pembiayaan tidak semakin membebani anggaran negara.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan APBN untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Whoosh, yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“APBN tidak boleh digunakan untuk membayar utang proyek yang sejak awal merupakan kerja sama bisnis,” kata Purbaya sebelumnya.

Hingga kini, proyek yang semula digadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional itu justru menuai kritik karena dianggap lebih banyak menguntungkan pihak asing dibanding kepentingan nasional.

(ameera/arrahmah.id)