![Warga Palestina memeriksa bangunan yang rusak dan mobil yang hangus oleh pemukim ilegal “Israel” di kota Hawara, dekat kota Nablus di Tepi Barat yang diduduki, 27 Februari 2023. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/02/ktt-aqaba.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
TEL AVIV (Arrahmah.id) – Bertentangan dengan apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya pada Ahad malam (26/2/2023) dalam ‘Komunike Bersama Aqaba” yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS setelah delegasi dari Otoritas Palestina (PA), “Israel”, Yordania, Mesir, dan Amerika Serikat menyelesaikan pertemuan puncak mereka di Aqaba Yordania, direktur dewan keamanan nasional “Israel” Tzachi Hanegbi bergegas mengklarifikasi bahwa tidak akan ada pembekuan konstruksi di permukiman.
Komunike delapan poin termasuk “komitmen Israel” untuk menghentikan persetujuan permukiman baru selama empat bulan dan tidak mengizinkan pos permukiman baru selama enam bulan.
Tak lama setelah pernyataan bersama oleh kelima pihak dirilis, Hangebi mengeluarkan pernyataan yang tampaknya ditujukan terutama untuk audiensi “Israel” dan khususnya sayap kanan “Israel”.
“Berlawanan dengan laporan dan tweet tentang pertemuan di Yordania, tidak ada perubahan dalam kebijakan “Israel”. Dalam beberapa bulan mendatang, “Israel” akan mengesahkan sembilan pos terdepan dan menyetujui 9.500 unit rumah baru di Yudea dan Samaria. Tidak ada pembekuan konstruksi atau perubahan status quo di Temple Mount, juga tidak ada pembatasan aktivitas IDF,” bunyi pernyataan dari kantor Tzachi Hanegbi.
“Israel” dan Otoritas Palestina juga berkomitmen untuk “segera bekerja mengakhiri tindakan sepihak.” Hal ini berarti Palestina akan menahan diri untuk datang ke dewan keamanan PBB dan badan-badan PBB lainnya, seperti Mahkamah Internasional, mengenai pendudukan “Israel” di Tepi Barat.
KTT di Aqaba terjadi setelah ketegangan di Tepi Barat yang diduduki mencapai eskalasi baru, dengan lebih dari enam puluh orang Palestina dan tiga belas orang “Israel” tewas sejak awal tahun.
Tapi begitu berita datang bahwa PA mengirim delegasi ke Aqaba, faksi Palestina, termasuk Hamas, Jihad Islam dan bahkan beberapa dari Fatah, mengecam langkah tersebut.
“Orang Amerika dan “Israel” berusaha untuk menghasilkan orang Palestina jenis baru, kolaborator,” kata aktivis Palestina Yousef Sharqawi kepada The New Arab.
“Mereka ingin menghasilkan tentara bayaran Blackwater Palestina baru yang menerima perintah dari komando gabungan yang terdiri dari AS, “Israel”, dan Otoritas Palestina,” tambahnya.
Eitan Dangot, mantan komandan unit “Israel” yang bertugas menjalankan urusan sipil di Tepi Barat yang diduduki, mengatakan pertemuan di Aqaba bisa menjadi salah satu yang terakhir bagi Otoritas Palestina, yang berada di tengah perjuangan untuk bertahan hidup dan “sibuk dengan hari setelah Abu Mazen.” Abu Mazen adalah nama lain dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
Berbicara kepada wartawan, Dangot mengatakan Otoritas Palestina hanya memiliki sedikit kendali atas Nablus dan tanpa kendali sama sekali atas Jenin.
Mantan komandan itu mengatakan Otoritas Palestina semakin dilemahkan oleh serangan “Israel” di kota-kota Tepi Barat dan pengaruh Hamas yang semakin besar.
Mengacu pada roket-roket baru-baru ini yang diluncurkan dari Gaza menuju kota-kota “Israel”, Hamas, kata Dangot, telah melepaskan diri dari “mekanisme” kesunyian yang telah ada selama satu setengah tahun terakhir.
Pekan lalu, setelah serangan tentara “Israel” di Nablus, yang menewaskan dua belas warga Palestina, enam roket diluncurkan dari Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
“Hamas melanjutkan tujuan utamanya, menyerang “Israel” dan menghancurkan PA,” katanya.
KTT di Aqaba, permintaan dari AS, berfokus terutama untuk memperkuat dinas keamanan PA dan aktivitasnya di Nablus.
Kritikus Palestina mengatakan Amerika dan “Israel” pada akhirnya akan menyebabkan perang saudara dengan menekan PA untuk pergi ke Nablus untuk melucuti senjata para pejuang.
“Amerika dan “Israel” sedang terburu-buru untuk menyelesaikan pertanyaan tentang suksesi Abu Mazen,” kata Sharqawi.
“Jika Abu Mazen menunda-nunda, saya yakin Hussein al-Sheikh akan menerima peran itu,” tambahnya.
Pada awal tahun, pemerintah “Israel” yang baru, telah mengikis prospek pembicaraan perdamaian baru dengan Palestina dan berkontribusi pada ketegangan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Serangkaian undang-undang baru telah mengobarkan situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Dari mempersingkat waktu mandi untuk tahanan Palestina, tidak menyediakan roti segar di penjara, hingga pencabutan hak tinggal, ketegangan hanya tinggal menunggu waktu.
Selain itu, kabinet “Israel”, pada Ahad (26/2), menyetujui penerapan hukuman mati bagi warga Palestina yang melakukan pelanggaran pembunuhan bermotivasi nasional terhadap seorang warga negara Israel, demikian pernyataan bersama Netanyahu dan Ben Gvir. RUU tersebut merupakan permintaan partai ekstremis Ben Gvir, Otzma Yehudit.
Palestina mengutuk undang-undang yang diusulkan dan menggambarkannya sebagai “puncak fasisme.” (zarahamala/arrahmah.id)
