GAZA (Arrahmah.id) - Kasus pejuang Hamas yang terjebak di kota Rafah (selatan Jalur Gaza) menjadi titik krusial dalam transisi dari fase pertama ke fase kedua perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tawanan sesuai rencana Presiden AS Donald Trump.
Menurut para analis, pemerintah AS dan mediator kesepakatan Gaza berupaya menemukan mekanisme yang memungkinkan pejuang tersebut keluar dengan aman, untuk menjamin stabilitas gencatan senjata, mencegah eskalasi militer baru, dan melanjutkan implementasi rencana Trump.
Dari perspektif James Robins, peneliti senior di Dewan Kebijakan Luar Negeri AS, kasus ini dianggap “marginal” bagi Washington. Ia menambahkan bahwa Gedung Putih mengusulkan agar para pejuang bisa menarik diri dengan menyerahkan senjata, sebagai bagian dari upaya melucuti Hamas.
Robins meyakini bahwa masalah ini tidak akan menghambat fase kedua, meski tetap perlu solusi yang jelas. Sebelumnya, utusan AS Jared Kushner melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu, yang menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini “harus sesuai kepentingan 'Israel'.”
Menurut Muhannad Mustafa, pakar urusan 'Israel', isu ini kini menjadi persoalan domestik 'Israel' yang kompleks, di mana Netanyahu menghadapi tekanan dari sayap kanan yang menuntut penindasan terhadap pejuang Palestina, sementara ada tekanan AS untuk menjaga gencatan senjata.
Namun Mustafa menilai tekanan AS kemungkinan akan mendorong 'Israel' untuk menyetujui keluarnya pejuang dengan damai dan penyerahan senjata, karena opsi militer berisiko menghancurkan gencatan senjata dan memicu benturan dengan Washington.
Ibrahim Farihat, profesor konflik internasional di Doha Institute for Graduate Studies, menyatakan bahwa sikap Hamas yang menegaskan “tidak ada prinsip menyerah” tidak menutup kemungkinan solusi kompromi. Farihat menunjukkan adanya indikasi kerja sama awal dengan AS, termasuk “penyerahan senjata berat dan keluarnya pejuang ke wilayah yang dikuasai Hamas atau melalui mekanisme perantara,” dengan langkah-langkah ini dikaitkan pada horizon politik dan rekonstruksi nyata Gaza.
Pada Ahad (9/11/2025), Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meminta mediator untuk menemukan solusi yang menjamin kelanjutan gencatan senjata, serta mencegah 'Israel' menggunakan alasan apapun untuk melanggar dan menargetkan warga sipil. Mereka menekankan bahwa 'Israel' bertanggung jawab penuh atas bentrokan dengan pejuang mereka di Rafah dan menegaskan: “Dalam kamus Brigade Al-Qassam tidak ada prinsip menyerah atau menyerahkan diri kepada musuh.”
Selain kasus pejuang Rafah, fase kedua rencana AS menghadapi tantangan besar, termasuk pembentukan pasukan internasional untuk stabilisasi, pelucutan senjata, dan penetapan mekanisme rekonstruksi serta bantuan kemanusiaan.
Robins menekankan bahwa AS ingin membangun fase kedua dengan kerangka hukum dan diplomatik yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
Namun 'Israel' tampak khawatir dan tidak sepenuhnya yakin soal perlindungan kepentingannya, sehingga mencari ruang manuver untuk operasi militer terbatas dan jaminan keamanan spesifik, menurut Mustafa.
Sementara Farihat menilai bahwa Palestina ingin segera masuk fase kedua untuk mempercepat rekonstruksi dan meraih keuntungan baik di bidang lapangan maupun politik. (zarahamala/arrahmah.id)