BEIJING (Arrahmah.id) - Pemerintah Cina menginstruksikan perusahaan-perusahaan domestik untuk berhenti menggunakan perangkat lunak (software) keamanan siber asal Amerika Serikat dan 'Israel'. Langkah ini diambil karena kekhawatiran atas keamanan nasional dan risiko pengiriman data sensitif ke luar negeri.
Menurut laporan Reuters yang merujuk pada sumber anonim pada Rabu (14/1/2026), perintah tersebut menyasar sekitar belasan perusahaan teknologi asing. Beberapa nama besar yang disebut dalam laporan tersebut meliputi perusahaan AS seperti VMware (milik Broadcom), Palo Alto Networks, dan Fortinet, serta perusahaan asal 'Israel', Check Point Software Technologies.
Otoritas Cina meyakini bahwa perangkat lunak tersebut berpotensi mengumpulkan dan mengirimkan informasi rahasia ke luar negeri, yang memungkinkan pihak asing mengakses data sensitif milik Cina. Hingga berita ini diturunkan, regulator siber Cina maupun kementerian terkait belum memberikan komentar resmi.
Keputusan ini menandai langkah terbaru Beijing dalam upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat. Meski selama ini fokus utama berada pada sektor semikonduktor dan Kecerdasan Buatan (AI), para analis menyebutkan bahwa Beijing kini secara agresif mulai mengganti peralatan komputer dan perangkat lunak asing.
Analis Cina menambahkan bahwa kekhawatiran akan kerentanan teknologi Barat terhadap peretasan oleh kekuatan asing semakin memperkuat dorongan Beijing untuk beralih ke alternatif domestik.
Langkah ini bukan yang pertama bagi Cina. Pada Oktober 2014, Beijing pernah memerintahkan penghapusan sistem operasi Microsoft Windows secara bertahap dari komputer pemerintah dan BUMN karena alasan serupa.
Perkembangan ini mencerminkan persaingan yang kian intens antara AS dan Cina. Washington terus berupaya membendung ekspansi ekonomi dan teknologi Beijing, terutama di wilayah Asia Barat yang kini menjadi pusat ambisi infrastruktur dan strategis jangka panjang Cina. (zarahamala/arrahmah.id)