GAZA (Arrahmah.id) – Dalam perkembangan terbaru konflik di Gaza, strategi penawanan tentara “Israel” mengalami transformasi mendalam. Tidak lagi hanya sekadar operasi militer terencana, penawanan kini menjadi pilihan strategis utama yang diadopsi oleh kelompok perlawanan untuk menekan lawan dalam skala militer, politik, dan psikologis sekaligus.
Di tengah pertempuran Juli 2025, juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, menegaskan bahwa "menawan tentara musuh telah menjadi target langsung dan sah bagi unit-unit kami di lapangan." Pernyataan ini bukanlah sekadar ancaman retoris, melainkan perubahan besar dalam pendekatan perlawanan yang mengguncang kebijakan militer “Israel”.
Analis militer harian Haaretz, Amos Harel, menggambarkan situasi tersebut sebagai "momen ketika tentara menyadari bahwa mereka mungkin memenangkan pertempuran di medan laga, namun tetap kalah dalam perang jika ada tentaranya yang ditawan."
Abu Ubaidah: Menawan tentara musuh kini menjadi target langsung dan sah bagi unit-unit kami di medan tempur (media sosial)
Pertimbangan Psikologis dan Ideologis
Di “Israel”, hilangnya seorang tentara bukan sekadar kekalahan militer—namun merupakan krisis nasional yang menyentuh aspek moral, psikologis, dan sosial. Konsep “tidak meninggalkan siapa pun di belakang” telah menjadi bagian dari doktrin militer dan kesadaran kolektif sejak pendirian negara tersebut. Maka, kasus penawanan menjadi sangat sensitif, karena menyentuh prinsip dasar keberadaan entitas Zionis.
Analis dari Institut Studi Keamanan Nasional, Yoram Schweitzer, menyatakan bahwa "menolak kesepakatan pertukaran tahanan demi menyelamatkan nyawa justru bertentangan dengan nilai tanggung jawab bersama dalam masyarakat ‘Israel’." Forum Keluarga Tawanan dan Orang Hilang pun menegaskan bahwa kegagalan memulangkan satu pun tawanan berarti menghancurkan nilai-nilai militer dan ideologi Zionis itu sendiri.
Direktur Institut Internasional Kontra-Terorisme di Universitas Reichman, Boaz Ganor, menyebut bahwa Hamas menerapkan strategi lama yang terbukti efektif: "Operasi penculikan telah memaksa ‘Israel’ selama beberapa dekade untuk membuat konsesi besar, termasuk membebaskan para pejuang Palestina berpengalaman."
Salah satu contoh historis paling menonjol adalah kasus Gilad Shalit, yang setelah negosiasi selama 5 tahun, ditukar dengan pembebasan 1027 tahanan Palestina.
Pernyataan Menteri Keamanan sebelumnya, Yoav Gallant, dalam pertemuan kabinet Oktober 2024 menegaskan urgensi persoalan ini: "Memulangkan para tawanan adalah tanggung jawab moral dan nasional yang harus kami pikul, apa pun harganya."
Keputusan di Bawah Tekanan Penawanan
Ancaman penawanan menciptakan perpecahan internal di antara para pejabat tinggi “Israel”. Saat berkunjung ke Washington beberapa hari lalu, Perdana Menteri “Israel” yang sedang diburu Mahkamah Pidana Internasional, Benjamin Netanyahu, menyatakan tekadnya untuk membebaskan seluruh tawanan. "Kami memiliki kehendak dan tekad untuk mengembalikan setiap orang dari anak-anak kami," ujarnya.
Namun, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer memperingatkan tentang bahaya negosiasi di bawah tekanan, merujuk pada kesepakatan Shalit yang belakangan dikritik keras oleh lembaga keamanan.
Menurut saluran Kan 11, terjadi perpecahan tajam antara pihak yang ingin membuka jalur negosiasi fleksibel dengan Hamas dan pihak yang menyerukan eskalasi militer guna mencegah kasus penawanan lebih lanjut.
Kepala Staf Angkatan Darat, Herzi Halevi, menegaskan dalam kunjungannya ke Gaza selatan bahwa: "Setiap prajurit kini berisiko ditawan. Ini menuntut revisi menyeluruh terhadap aturan pertempuran." Artinya, penawanan bukan lagi ancaman teoretis—melainkan realitas yang menuntut penyesuaian strategis secepatnya.
Dampak Lapangan
Pernyataan Abu Ubaidah secara langsung memengaruhi dinamika pertempuran. Komando militer “Israel” di wilayah selatan segera memposisikan ulang unit-unit khusus di sekitar wilayah sensitif seperti timur Khan Younis dan Beit Hanoun.
Situs Walla mengutip perwira militer yang menyebut bahwa "ancaman utama saat ini bukan hanya roket atau ranjau, melainkan operasi penawanan." Akibatnya, tentara “Israel” terpaksa memperlambat laju operasi darat dan lebih banyak menggunakan drone pengintai.
Menurut laporan Yedioth Ahronoth, infanteri “Israel” mengalami kebingungan dan ketegangan tinggi karena khawatir disergap. Seorang perwira dari Brigade Golani mengakui: "Setiap sudut kini bisa jadi perangkap mematikan."
Kondisi ini menunjukkan betapa strategi penawanan menciptakan tekanan psikologis dan operasional yang menghambat kelancaran operasi militer.
Yedioth Ahronoth: Unit-unit infanteri memperlambat gerak maju mereka karena khawatir terjebak dalam penyergapan penawanan (AFP)
Alat Tawar Strategis
Gerakan perlawanan menyadari bahwa penawanan bukan sekadar taktik militer, tapi juga alat tekanan politik dan psikologis yang efektif. Juru bicara Hamas, Abdul Latif Al-Qanou’, menegaskan bahwa "perlawanan telah mengubah aturan permainan. Apa yang terjadi setelah penawanan tidak akan sama seperti sebelumnya."
Menurut laporan dari Pusat Studi Al-Zaytouna, perlawanan kemungkinan akan memanfaatkan isu penawanan ini untuk menaikkan tuntutan politiknya, terutama terkait nasib ribuan tahanan Palestina di penjara-penjara “Israel”.
Sementara itu, Times of Israel memperingatkan bahwa jika ada tentara “Israel” yang ditawan dalam keadaan hidup, maka hal itu akan memperumit situasi dan membuat negosiasi menjadi sangat sensitif.
Jenderal cadangan Gadi Eisenkot menyatakan bahwa "menawan tentara hidup mengubah perang dari pertempuran militer menjadi konflik eksistensial antara negara dan rakyatnya."
Analisis dari Pusat Herzliya di “Israel” merekomendasikan perlunya pengembangan sistem perlindungan non-tradisional bagi tentara di lapangan serta peningkatan kemampuan intelijen untuk mencegah kasus penawanan sejak dini, sembari menyeimbangkan tekanan militer dan diplomasi.
Tekanan dari Keluarga Tawanan
Tekanan dari dalam negeri “Israel” semakin besar seiring meningkatnya jumlah tawanan. Asosiasi "Asrana" dalam pernyataannya pada 10 Juli 2025 menyerukan pemerintah untuk segera menunjuk negosiator khusus demi membebaskan para tawanan dan mencegah terulangnya kegagalan seperti pada kasus Shalit.
Di Tel Aviv, keluarga tawanan menggelar demonstrasi protes yang menuntut pemerintah segera bertindak. Ketegangan masyarakat meningkat dan menciptakan tekanan besar terhadap tentara dan pemerintah.
Kolumnis militer Ron Ben Yishai dari Yedioth Ahronoth menulis: "Kepercayaan terhadap tentara mulai goyah, bukan hanya karena adanya kasus penawanan, tapi karena tidak adanya visi yang jelas untuk mencegah atau menghadapinya."
Pimpinan militer pun memperingatkan bahwa perpecahan sosial yang timbul akibat tekanan ini bisa memaksa pemerintah mengubah prioritasnya—dari perang menjadi negosiasi.
Dampak Internasional dan Peran Mediator
Persoalan tawanan tidak lagi menjadi isu domestik semata. Dampaknya meluas ke kawasan dan kancah internasional. Hubungan antara “Israel” dan sekutunya, khususnya Amerika Serikat, ikut terpengaruh. Menurut laporan dari Pusat Studi Strategis Internasional di Washington, isu tawanan menjadi salah satu elemen utama dalam kebijakan AS di Timur Tengah.
Mesir dan Qatar, sebagai mediator utama, terus memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan dan membuka jalur negosiasi. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa "isu tawanan menjadi inti dari setiap upaya gencatan senjata mendatang," menurut sumber diplomatik di Kairo.
Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun ikut turun tangan. Komisioner Tinggi PBB untuk HAM mengeluarkan seruan agar semua pihak mengadopsi pendekatan yang menjamin hak-hak para tawanan secara kemanusiaan.
Aljazeera.net
(Samirmusa/arrahmah.id)