GAZA (Arrahmah.id) - Langkah mengejutkan dari Komisi Eropa terhadap 'Israel' menuai perhatian luas, karena untuk pertama kalinya Brussel mengusulkan penangguhan sebagian perjanjian dagang sebagai respons atas operasi militer di Gaza.
Kaja Kallas, Wakil Presiden Komisi Eropa sekaligus pejabat tinggi urusan luar negeri, menjelaskan bahwa proposal ini bukan dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan untuk menekan pemerintah 'Israel' agar mengubah arah kebijakannya sekaligus memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.
Rencana tersebut cukup ambisius: menerapkan bea masuk tambahan terhadap ekspor 'Israel' senilai 6 miliar euro, atau sekitar 37% dari total ekspor 'Israel' ke Eropa. Produk yang terdampak termasuk buah-buahan dan berbagai hasil industri. Tak hanya itu, paket sanksi juga mencakup larangan terhadap dua menteri ultranasionali, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, serta terhadap para pemukim yang terlibat kekerasan di Tepi Barat.
Menurut pakar politik Dr. Ziad Majed, inilah pertama kalinya Komisi Eropa dengan tegas membicarakan sanksi yang mencakup semua produk 'Israel', bukan sekadar barang dari pemukiman ilegal di Tepi Barat. Namun, pelaksanaan proposal ini masih terganjal syarat dukungan dari negara-negara yang mewakili 65% populasi Uni Eropa. Hambatan utama datang dari Jerman, Italia, Hungaria, dan Republik Ceko, semuanya dikenal dekat dengan 'Israel'.
Meski begitu, Majed menilai langkah ini membuka jalan baru: jika Uni Eropa gagal mencapai konsensus, negara-negara tertentu tetap bisa menjatuhkan sanksi secara unilateral. Itu akan menjadi preseden penting dalam politik Eropa.
Dari sisi ekonomi, dampaknya jelas signifikan. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar 'Israel', sekitar sepertiga ekspor 'Israel' mengalir ke Eropa. Menurut Dr. Mohannad Mustafa, pakar hubungan 'Israel'-Eropa, kebijakan ini benar-benar bisa melukai perekonomian 'Israel', lebih dalam dibanding tekanan dari AS. Bahkan, efeknya berlapis: selain pukulan ekonomi, sanksi ini juga memperkuat legitimasi gerakan masyarakat sipil Eropa, dari kampus hingga komunitas seni, yang selama ini menyerukan boikot terhadap 'Israel'.
Tak butuh waktu lama bagi' Israel' untuk merespons. Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar mengecam langkah Komisi Eropa sebagai "tidak bermoral dan keliru secara politik," sambil memperingatkan bahwa Eropa justru akan merugikan dirinya sendiri. 'Israel', katanya, akan membalas dengan cara yang “sesuai” terhadap setiap tindakan semacam itu.
Mustafa menambahkan, 'Israel' biasanya mengandalkan tiga strategi: pertama, memainkan sentimen anti-Muslim di Eropa dengan menyalahkan komunitas Muslim atas protes; kedua, bertaruh pada dukungan kelompok sayap kanan populis untuk menggagalkan sanksi; dan ketiga, melemahkan gerakan masyarakat sipil dengan mengulur proses birokrasi resmi.
Namun yang membuat situasi kian rumit adalah meningkatnya tekanan dari bawah. Menurut peneliti Hossam Shaker, masyarakat Eropa kini menuntut konsistensi moral dari para pemimpinnya, apalagi setelah laporan PBB yang menyebut Israel melakukan genosida di Gaza. Demonstrasi, aksi budaya, pernyataan serikat buruh, hingga kampanye mahasiswa semakin kuat, membuat Uni Eropa sulit terus berpura-pura netral.
Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, bahkan menyambut baik usulan Komisi, dengan menegaskan bahwa Eropa tidak bisa menutup mata atas kebijakan 'Israel' yang jauh melampaui “hak membela diri.”
Ke depan, pertanyaan besar pun muncul: apakah Uni Eropa berani menindaklanjuti laporan Mahkamah Internasional yang menuduh 'Israel' mengabaikan hukum internasional? Dan apakah mereka siap mendukung langkah Mahkamah Pidana Internasional terhadap pejabat 'Israel' termasuk Netanyahu yang kini sudah berstatus buronan?
Mustafa mengingatkan, strategi isolasi yang ditempuh Netanyahu bisa menjadi bumerang. 'Israel', katanya, tidak mungkin bertahan tanpa hubungan ekonomi dan akademik dengan dunia luar. Tanda-tanda kegelisahan bahkan mulai terlihat di dalam negeri, dengan sektor-sektor seperti akademisi, seni, dan industri yang pelan-pelan mengkritik kebijakan pemerintah.
Meski sejauh ini belum mampu mengguncang pemerintahan, kombinasi antara tekanan eksternal dan keresahan internal berpotensi menambah beban politik dan ekonomi 'Israel' sebuah tekanan yang mungkin hanya akan membesar seiring berjalannya waktu. (zarahamala/arrahmah.id)