DAMASKUS (Arrahmah.id) — Setelah pada Sabtu (3/5/2025) ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh Suriah, Sekretaris Jenderal kelompok perlawanan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP-GC), Talal Naji, akhirnya dibebaskan, lapor Al Mayadeen (4/5).
Sebelumnya, seperti dilansir Alaraby (3/5), mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, keamanan Suriah menangkap Naji di kantor sementaranya di gedung radio Quds di daerah al-Mazraa, ibu kota, Damaskus.
Sumber tersebut menggambarkan penangkapan itu sebagai “tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya,” yang menunjukkan bahwa Sekretaris Jenderal sedang berupaya menata kembali kantor utamanya setelah diserbu menyusul jatuhnya rezim Suriah sebelumnya.
Menurut sumber yang sama, pemerintah Suriah tidak menargetkan kader PFLP setelah jatuhnya rezim, kecuali penangkapan sekitar 20 orang karena keterlibatan mereka dalam aksi militer yang mendukung rezim sebelumnya.
Sumber yang sama menyatakan bahwa seorang anggota dewan pimpinan kelompok Perlawanan Palestina Hamas, Khaled Meshaal, turun tangan saat itu untuk menghindari dampak apa pun pada pimpinan senior dan para pemimpinnya.
Hingga saat laporan ini dibuat, PFLP belum mengomentari berita penangkapan Sekretaris Jenderalnya di saluran resminya.
Naji adalah salah satu pemimpin terkemuka dalam gerakan Palestina dan memiliki hubungan baik dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
Naji terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PFLP pada tahun 2021, setelah pendahulunya, Ahmad Jibril, meninggal dunia.
PFLP adalah salah satu organisasi Palestina yang berkantor pusat di Suriah dan mengambil sikap pro-rezim selama revolusi Suriah.
Organisasi Palestina tersebut berpartisipasi dalam pertempuran bersama rezim sebelumnya melawan oposisi.
Penangkapan Sekretaris Jenderal PFLP adalah yang kedua dalam dua minggu.
Pada pertengahan April, sayap militer kelompok perlawanan Jihad Islam Palestina, Brigade Al Quds, mengumumkan bahwa keamanan Suriah menangkap komandan lapangan Suriah Khaled Khaled dan kepala komite eksekutif, Yasser al-Zafari.
Brigade Al Quds mengindikasikan bahwa kedua pemimpin itu ditangkap karena alasan yang tidak diketahui.
Brigade Al Quds menuntut pemerintah Suriah untuk membebaskan kedua pemimpin itu, dengan menegaskan bahwa “senjata mereka di Suriah tidak diarahkan ke apa pun selain perbatasan Palestina,” menurut pernyataan mereka.
Washington sebelumnya telah mengajukan delapan syarat kepada pemerintah Suriah untuk meringankan sanksi AS yang dijatuhkan kepada Suriah.
Menurut majalah “Al-Majalla,” salah satu syaratnya termasuk “pengumuman publik resmi yang melarang semua milisi Palestina dan kegiatan politik serta pengusiran anggota mereka untuk menenangkan kekhawatiran Israel.” (hanoum/arrahmah.id)