JAKARTA (Arrahmah.id) — Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai kini merupakan momentum yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Dalam pernyataannya di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Minggu, 19 Oktober 2025, Syahganda menyebut proyek tersebut sejak awal penuh kejanggalan, baik dari sisi geopolitik maupun kebijakan ekonomi yang dinilainya sangat dipengaruhi oleh kepentingan Cina.
"Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” ujar Syahganda.
Menurutnya, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump di KTT Gaza menjadi sinyal perubahan arah geopolitik Indonesia.
"Dengan dia bertemu dengan Trump dan dihormati di KTT Gaza, mungkin di mata Donald Trump sekarang Prabowo sudah lebih hebat, bahkan lebih dekat dibandingkan Presiden Turki. Jadi keseimbangan politik juga harus dilakukan,” imbuhnya.
Syahganda menilai, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek KCJB merupakan bentuk pesan politik yang tegas dari pemerintahan baru untuk menata ulang ketergantungan terhadap Cina.
"Geopolitik ini kan selama ini Indonesia dikuasai Cina, proyek-proyek Cina semua. Mungkin itu ada keinginan Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia dalam konteks proyek Cina ini ingin menetralkan posisi Indonesia,” katanya.
Ia bahkan menyebut proyek KCJB sebagai “jebakan utang Cina” yang sejak awal dijalankan tanpa transparansi.
"Dulu proposal kereta cepat datang dari Jepang dan sudah mengadakan studi kelayakan. Tapi tiba-tiba masuk Cina entah bagaimana dan kapan buat proposalnya. Dibangun seolah lebih murah, tapi tanpa proses yang transparan,” tegasnya.
Lebih jauh, Syahganda juga mengingatkan bahwa kritik terhadap proyek kereta cepat bukan hal baru. Ia menyinggung Ferry Juliantono, yang kini menjabat Menteri Koperasi, sebagai salah satu pihak yang sejak awal menolak proyek tersebut karena dinilai merusak lingkungan.
"Dulu Ferry Juliantono yang waktu itu Ketua Gerindra Jawa Barat, berkali-kali demonstrasi menolak proyek ini karena dinilai merusak lingkungan. Dari sisi geopolitik juga orang bertanya, kenapa titiknya harus di Halim, markas elitenya TNI AU? Apakah intelijen Cina memang ingin menguasai area itu? Itu kan sudah jadi perdebatan sejak awal,” ungkapnya.
Syahganda menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa peringatan kepada Jokowi sudah lama disampaikan para pengamat, namun diabaikan.
"Pengamat sudah menasihati, tapi Pak Jokowi tidak mau dinasihati,” pungkasnya
(ameera/arrahmah.id)